Pengukuhan jabatan Anutin akan mengakhiri hari-hari ketidakpastian politik yang dipicu oleh putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mencopot Paetongtarn Shinawatra dari kursi PM karena pelanggaran etik.
Pemerintahan sementara yang dipimpin Partai Pheu Thai, yang didukung Paetongtarn dan ayahnya, Thaksin Shinawatra, berusaha menggagalkan Anutin untuk mengambil alih kekuasaan dengan mengusulkan pembubaran parlemen.
Namun, menurut laporan media lokal, langkah tersebut gagal mendapat persetujuan kerajaan, yang merupakan syarat hukum Thailand.
Pada Kamis (4/9/2025), Pheu Thai menyatakan kandidatnya, Chaikasem Nitisiri, akan bertarung melawan Anutin dengan janji akan mengadakan Pemilu dini setelah mengumumkan kebijakannya kepada parlemen.
Jika disetujui jadi PM, Anutin akan memimpin koalisi yang rumit dan canggung—pemerintahan minoritas—yang mencakup partai-partai pro-pemerintah yang menghalangi Move Forward Party, cikal bakal awal People's Party, untuk mengambil alih kekuasaan setelah Pemilu 2023.
Dia juga harus membubarkan parlemen dalam waktu empat bulan setelah dilantik dan menyampaikan pernyataan kebijakan sebagai bagian dari kesepakatan yang dicapai dengan People's Party sebagai imbalan atas dukungannya.
Anutin pernah menjadi anggota kabinet di bawah pemerintahan populis Thaksin dan pemimpin kudeta Prayuth Chan-Ocha, serta yang terbaru di era Paetongtarn.
Selama hampir satu dekade, ia berperan sebagai penentu koalisi, memanfaatkan jaringan provinsi dan sekutu bisnisnya. Siaran Kedutaan Besar AS tahun 2009 yang dirilis WikiLeaks menyebutnya dekat dengan putra mahkota saat itu.
Saham perusahaan yang terkait dengan Anutin melonjak di bursa Bangkok, melampaui kenaikan di pasar yang lebih luas. Perusahaan konstruksi Stecon Group Pcl melesat hingga 9,5%, sementara produsen baja STP & I Pcl naik hingga 5%.
Pada Rabu, Pemimpin People's Party, Natthaphong Ruengpanyawut dan Anutin menandatangani perjanjian tertulis yang menetapkan syarat-syarat dukungan partai. Partai progresif ini memutuskan bergabung dengan kabinet baru dan memperingatkan akan mengajukan mosi tidak percaya jika Anutin tidak mematuhi ketentuan perjanjian mereka.
People's Party, yang tidak memiliki calon PM yang memenuhi syarat, tetap unggul jauh dari para pesaingnya dalam survei terbaru, yang menempatkan Natthaphong sebagai politikus yang paling disukai untuk menjadi PM.
Thailand memiliki sejarah panjang ketidakstabilan politik, di mana hakim dan jenderal yang setia pada kerajaan berulang kali menggulingkan PM terpilih. Paetongtarn adalah PM kelima dari klan Shinawatra yang dilengsekan oleh MK.
Move Forward Party dibubarkan tahun lalu oleh pengadilan yang sama karena berjanji melonggarkan undang-undang penghinaan kerajaan yang kontroversial. Pemimpinnya sekaligus kandidat tunggal PM, Pita Limjaroenrat dilarang berpolitik selama 10 tahun.
(bbn)
