“Ada yang izinnya sudah ada, tapi belum mengajukan PO. Ada juga yang menunggu instruksi. Jadi memang panjang prosesnya,” ujar Helfi.
Akibat hambatan tersebut, rak-rak di ritel modern tetap kosong, sementara intervensi Bulog belum menjamin pasokan terdistribusi merata.
Bapanas Klaim Stok Beras Premium Surplus
Namun demikian, Badan Pangan Nasional menegaskan jika stok beras nasional sejatinya dalam kondisi surplus. Deputi I Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan I Gusti Ketut Astawa menyebut hingga September 2025 produksi mencapai 28,22 juta ton, sementara kebutuhan hanya 22,5 juta ton. Artinya ada kelebihan sekitar 5,7 juta ton.
“Kalau kita melihat produksi sampai September dibandingkan dengan kebutuhan, masih ada sekitar 14,9 juta ton. Jadi secara prinsip, sampai September ini relatif sangat bagus,” ujar Ketut
Ia juga menyinggung proyeksi hingga akhir Desember yang tetap menunjukkan surplus. “Kalau kita mengambil rata-rata, akhir Desember produksi sekitar 33,9 juta ton, sementara kebutuhan 30,31 juta ton. Relatif masih ada 3 juta ton lebih,” jelasnya.
Astawa menambahkan, surplus belum termasuk carry over stock dari 2024 sebesar 6 juta ton yang tersebar di masyarakat. “Artinya sekali lagi, secara stok sebenarnya aman. Tinggal sekarang dengan harga yang relatif tinggi, perlu kita lakukan penataan,” katanya.
Namun, klaim surplus itu bertolak belakang dengan kondisi pasar. Kenaikan harga gabah kering panen (GKP) dari Rp6.000 ke Rp6.500 per kilogram membuat ongkos produksi naik, mendorong harga beras medium tetap mahal. Sementara penyerapan Bulog baru 2,8 juta ton dari target 3 juta ton, memperlihatkan intervensi pemerintah belum maksimal.
Klaim surplus dari Bapanas ini juga tidak sejalan dengan fakta di ritel yang kekurangan pasokan. Produsen menahan distribusi karena takut bermasalah, sementara Bulog terjebak prosedur kerja sama yang berlarut.
Situasi ini membuat masyarakat tetap berhadapan dengan harga beras yang tinggi, sekalipun pemerintah berulang kali menegaskan stok nasional aman.
(ell)
