Langkah pertama, masyarakat bisa mengunduh aplikasi “Cek Bansos” di Play Store atau App Store. Setelah itu, calon pengguna baru diwajibkan membuat akun dengan mengisi formulir sesuai data KTP, termasuk Nomor KK dan NIK.

Begitu akun diverifikasi, pengguna dapat masuk menggunakan username dan password. Pada halaman utama aplikasi, cukup pilih menu “Cek Bansos”, isi data wilayah domisili sesuai KTP, dan ketik nama lengkap. Dalam hitungan detik, sistem menampilkan status kepesertaan.

2. Lewat Website Kemensos

Bagi yang enggan menginstal aplikasi, pengecekan juga dapat dilakukan melalui laman resmi Kemensos di [https://cekbansos.kemensos.go.id/](https://cekbansos.kemensos.go.id/). Meskipun saat ini situs masih dalam tahap perbaikan, pemerintah memastikan laman tersebut akan aktif kembali.

Pengguna hanya perlu memilih provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, serta desa sesuai alamat KTP. Setelah itu, masukkan nama lengkap di kolom “Nama PM” dan verifikasi captcha. Jika data valid, informasi status penerima bantuan akan muncul lengkap dengan jenis program serta periode penyaluran.

Memahami Status Hasil Cek Bansos

Setelah melakukan pengecekan, ada dua kemungkinan status yang akan muncul pada layar. Pertama, status “YA” yang berarti penerima terdaftar sebagai peserta bansos. Informasi tambahan akan menampilkan jenis bantuan seperti PKH atau BPNT, beserta jadwal penyalurannya.

Kedua, status “TIDAK” yang berarti nama tersebut tidak tercatat sebagai penerima bantuan pada periode bersangkutan. Hal ini bukan berarti selamanya tidak berhak, sebab data bansos selalu diperbarui secara berkala sesuai hasil verifikasi DTKS.

Dengan adanya keterangan yang jelas, masyarakat kini tidak lagi perlu mendatangi kantor kelurahan atau dinas sosial hanya untuk sekedar memastikan status penerimaan bansos.

Belum Terdaftar? Begini Cara Ajukan DTKS

Tidak sedikit warga yang merasa memenuhi syarat, namun ternyata belum terdaftar dalam DTKS. Untuk itu, Kemensos menyediakan jalur pendaftaran mandiri melalui aplikasi “Cek Bansos”.

Caranya cukup sederhana. Setelah login, pilih menu “Daftar Usulan” lalu klik “Tambah Usulan”. Pengguna wajib melengkapi data diri sesuai KTP dan KK, serta mengunggah dokumen pendukung seperti foto KTP dan kondisi rumah tampak depan.

Setelah pengajuan dikirim, Kemensos akan melakukan verifikasi dan validasi. Proses ini melibatkan pengecekan lapangan untuk memastikan kelayakan penerima. Jika dinyatakan lolos, nama pengusul otomatis masuk ke dalam DTKS dan berhak atas bansos di periode selanjutnya.

Transparansi dan Kemudahan Akses

Pemerintah menekankan bahwa transformasi digital dalam layanan bansos bukan sekadar mempermudah akses, tetapi juga untuk meningkatkan transparansi. Dengan sistem daring, publik bisa memantau langsung siapa saja penerima bantuan, sehingga mengurangi celah praktik penyimpangan.

Lebih dari itu, aplikasi “Cek Bansos” juga memungkinkan masyarakat memberikan umpan balik atau melaporkan dugaan ketidaktepatan data. Hal ini menjadi langkah penting dalam menjaga keadilan distribusi bantuan.

Kemensos juga bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam memperbarui DTKS secara berkala. Proses ini memastikan bantuan tepat sasaran, sehingga benar-benar diterima oleh keluarga yang membutuhkan.

Manfaat PKH dan BPNT Bagi Masyarakat

Program PKH dan BPNT memiliki peran besar dalam mendukung kesejahteraan keluarga. PKH menyasar keluarga dengan anak sekolah, ibu hamil, lansia, dan penyandang disabilitas. Bantuan ini diberikan dalam bentuk uang tunai yang disalurkan melalui bank himbara.

Sementara itu, BPNT difokuskan untuk memastikan ketersediaan pangan bagi keluarga miskin. Penerima manfaat mendapatkan saldo elektronik yang bisa digunakan untuk membeli bahan pangan di e-warong yang sudah bekerja sama dengan pemerintah.

Kedua program ini terbukti meringankan beban ekonomi sekaligus mendukung program pengentasan kemiskinan nasional.

Tantangan yang Masih Dihadapi

Meski sudah berbasis digital, program bansos tidak lepas dari tantangan. Masalah klasik seperti data yang tidak sinkron, keterbatasan akses internet di daerah terpencil, hingga kurangnya literasi digital masyarakat masih menjadi hambatan.

Selain itu, proses verifikasi DTKS terkadang menimbulkan kontroversi karena ada keluarga yang merasa berhak tetapi tidak masuk dalam daftar penerima. Oleh sebab itu, Kemensos terus mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pendaftaran mandiri maupun pengawasan program.

Harapan ke Depan

Keberadaan bansos PKH dan BPNT diharapkan tidak hanya membantu secara ekonomi, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup keluarga prasejahtera. Dengan pendidikan yang terjamin, gizi yang lebih baik, dan dukungan untuk kelompok rentan, program ini berpotensi memutus rantai kemiskinan antar generasi.

Digitalisasi layanan menjadi salah satu kunci agar program lebih cepat, tepat, dan transparan. Masyarakat kini bisa berpartisipasi langsung, baik dengan mengecek status, mendaftarkan diri, maupun melaporkan ketidaksesuaian data.

Pemerintah berharap kedepannya, bantuan sosial tidak hanya sekedar solusi sementara, melainkan pondasi untuk menciptakan masyarakat yang lebih mandiri dan sejahtera.

(seo)