Berikut perincian pos item anggaran yang akan lanjut terkena efisiensi pada 2026 berdasarkan PMK 56/2025 tersebut. (belum ada persentase)

1. Alat tulis kantor;
2. Kegiatan seremonial;
3. Rapat, seminar, dan sejenisnya;
4. Kajian dan analisis;
5. Diklat dan bimtek;
6. Honor output kegiatan dan jasa profesi;
7. Percetakan dan souvenir;
8. Sewa gedung, kendaraan, dan peralatan;
9. Lisensi aplikasi;
10. Jasa konsultan;
11. Bantuan pemerintah; p
12. Pemeliharaan dan perawatan;
13. Perjalanan dinas;
14. Peralatan dan mesin;
15. Infrastruktur.

Sebagai perbandingan, berikut juga perincian pos item anggaran yang juga telah dilakukan pada tahun ini melalui Surat Menkeu No: S-37/MK.02/2025 pada akhir Januari lalu. (sudah ada persentase).

1. Alat Tulis Kantor (ATK) dengan persentase efisiensi: 90,0%
2. Kegiatan Seremonial : 56,9%
3. Rapat, Seminar dan sejenisnya : 45,0%
4. Kajian dan Analisis : 51,5%
5. Diklat dan Bimtek : 29,0%
6. Honor Output Kegiatan dan Jasa Profesi : 40,0%.
7. Percetakan dan Souvenir : 75,9%.
8. Sewa Gedung, Kendaraan dan Peralatan : 73,3%.
9. Lisensi Aplikasi : 21,6%.
10. Jasa Konsultan : 45,7%.
11. Bantuan Pemerintah : 16,7%.
12. Pemeliharaan dan Perawatan : 10,2%.
13. Perjalanan Dinas : 53,9%.
14. Peralatan dan Mesin : 28,0%.
15. Infrastruktur : 34,3%
16. Belanja lainnya : 59,1%

(dhf)