Bloomberg Technoz, Jakarta - Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengungkapkan alasan minimnya realisasi penyaluran atau distribusi beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) atau beras Bulog baru mencapai 8.000 ton atau hanya 0,61% dari target 1,3 juta ton hingga Desember 2025 karena kesulitan penggunaan aplikasi. 

Anggota Komisi IV DPR Firman Soebagyo berpendapat mekanisme penebusan beras SPHP menggunakan aplikasi Klik SPHP menyulitkan pedagang pasar. Kebijakan tersebut dinilai tidak ramah terhadap para pedagang. 

“Kebijakan aplikasi inilah yang kadang-kadang kita terlampau kepengen maju, modern tapi tidak pernah melihat kondisi, lapangan. Masyarakat itu belum semuanya aware terhadap masalah teknologi. Belum melihat teknologi semua, apalagi pedagang pasar,” kata Firman saat dihubungi, Selasa (5/8/2025). 

Menurutnya, kesulitan penggunaan aplikasi tersebut hampir rata di setiap wilayah. Bahkan, beberapa waktu lalu dia mendapatkan laporan dari Kabupaten Grobogan ihwal aplikasi tersebut. 

Dalam kaitan itu, Firman mengaku telah menghubungi Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi agar penyaluran SPHP dapat mempermudah pedagang hingga masyarakat.