"Pemerintah bisa saja memberi insentif pada industri dari sisi fiskal, sementara Bank Indonesia dengan likuiditas makroprudensial," tutur dia.
Sebaliknya, David menjelaskan, jika pelaksanaan program prioritas dilakukan tanpa diiringi kesiapan kapasitas domestik, maka hal ini malah berpotensi menimbulkan risiko defisit transaksi berjalan yang semakin melebar, hingga akhirnya menyebabkan rupiah semakin melemah.
"Jangan sampai kita memborong perlengkapan program flagship (unggulan) dari luar negeri dengan impor, karena kapasitas domestik tidak mampu memenuhi kebutuhan itu. BI akan repot, impor bengkak, defisit transaksi berjalan melebar," papar David.
Sama halnya dengan Program 3 Juta Rumah. Dia menjelaskan bahwa industri dalam negeri harus mampu menyediakan komponen pembangunan rumah, tak hanya dari sisi bahan baku pasir dan semen, tetapi juga komponen sanitasi dan lampu yang selama ini lebih sering diperoleh melalui impor.
"Ini bukan masa kampanye, jadi pemerintah masih ada waktu 5 tahun, tak perlu digenjot di awal sehingga kita bisa meningkatkan kapasitas dulu," kata dia.
David mengungkapkan strategi pengembangan kapasitas global dalam program unggulan ini sudah dijalankan oleh China. Ketika mendorong industri properti, China berupaya keras meningkatkan kapasitas industri dalam negeri dan melibatkan berbagai sektor industri untuk mendukung program pembangunannya. Hasilnya, industri menghasilkan produk dengan kualitas bagus dan kuantitas yang berlebih. Pada akhirnya, produk tersebut bahkan bisa diekspor ke negara lain dan menghasilkan capaian memuaskan.
"Ini yang kami harapkan dari program prioritas pemerintah agar lebih terintegrasi, juga melalui downstreaming (hilirisasi)," kata dia.
Ekonomi Indonesia: Ekspor Mumpuni, Konsumsi Menyurut
Dalam kesempatan yang sama, Juli Budi Winantya, Direktur Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia (BI) menjelaskan pertumbuhan ekonomi Indonesia perlu terus didorong di tengah prospek perekonomian global yang melemah.
Pada kuartal II 2025, pertumbuhan ekonomi ditopang oleh investasi non-bangunan terkait kegiatan di sektor transportasi.
"Kinerja ekspor cukup baik ditopang oleh ekspor berbasis sumber daya alam dan produk manufaktur. Sementara itu, konsumsi rumah tangga masih perlu ditingkatkan, tercermin pada penjualan eceran yang melambat," papar Juli.
Secara sektoral, lapangan usaha pertanian tetap tumbuh ditopang oleh kinerja subsektor lapangan usaha perkebunan dan dukungan program pemerintah, sedangkan kinerja beberapa lapangan usaha utama lainnya seperti lapangan usaha industri pengolahan serta lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum belum kuat.
Ke depan, pertumbuhan ekonomi semester II 2025 diperkirakan membaik dan secara keseluruhan tahun 2025 berpotensi berada dalam kisaran 4,6–5,4%.
Di samping membaiknya permintaan domestik, perbaikan ini juga didukung oleh tetap positifnya kinerja ekspor sejalan dengan hasil perundingan tarif dengan pemerintah AS. Berbagai respons bauran kebijakan pemerintah dan Bank Indonesia juga meningkatkan keyakinan pelaku ekonomi yang pada akhirnya akan mendorong kegiatan ekonomi.
Dalam kaitan ini, stimulus fiskal ditempuh pemerintah untuk perlindungan sosial dan implementasi program-program unggulan.
(roy)
