"Kenapa saya bisa sebut angka Rp2.000 triliun? Karena saat ini, dari total PDB kita [sepanjang 2024 lalu], Rp2.800 triliun telah berputar di desa, 14% [dari total PDB] itu ada di desa," kata dia.
Sebagai informasi, Ferry belakangan mengklaim Kopdes berpotensi memberi keuntungan mencapai Rp2.000 triliun, yang akan tersebar di seluruh desa Indonesia.
Keuntungan tersebut didapat melalui perkiraan potensi pendapatan yang bisa mencapai 4 kali lipat dari total anggaran yang digelontorkan sebesar Rp400 triliun, yang berasal dari APBN/APBD hingga pinjaman Himpunan Bank Negara (Himbara).
"Harapannya, dari Rp400 triliun, modal yang dikucurkan untuk koperasi desa atau koperasi kelurahan ini, dalam setahun dua tahun bisa-bisa jadi Rp2.000 triliun," ujar Ferry kepada awak media di Jakarta, Senin (14/4/2025).
Target Untung Rp1 Miliar per Tahun
Di sisi lain, Budi mengestimasikan sekaligus menargetkan jika Kopdes yang akan tersebar di seluruh wilayah Indonesia tersebut telah beroperasi, Kopdes berpotensi mendapatkan keuntungan mencapai Rp1 miliar per tahun.
Target tersebut, kata dia, berasal dari potensi margin pendapatan Kopdes Merah Putih dalam bisnis penyaluran berbagai produk subsidi kebutuhan bahan pokok masyarakat, mulai dari bahan pangan hingga koperasi simpan pinjam.
"Saya sudah bilang, Kopdes itu pasti untung, minimal Rp1 miliar setahun," tutur Budi.
Saat ini, pemerintah masih terus mengoptimalkan pembentukan dan pendirian Kopdes tersebut secara bertahap, sekaligus memastikan kelancaran pendanaan pembangunan sebanyak 80.000 Kopdes Merah Putih hingga Juli mendatang.
Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan dalam kesempatan terpisah mengatakan hingga saat ini baru terbentuk sekitar 5.200 Kopdes. "Per hari ini sudah ada sekitar 5.200-an Kopdes," kata Zulhas.
Sekadar catatan, pembentukan Kopdes tersebut didasari oleh Instruksi Presiden (Inpres) Presiden Prabowo Subianto Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih pada 27 Maret lalu.
Dana awal Kopdes tersebut, direncanakan akan berasal dari pinjaman lunak oleh Bank Himpunan Milik Negara (Himbara) dengan nilai maksimal mencapai Rp4 miliar hingga Rp5 miliar.
Nantinya, Kopdes ini akan menyerap seluruh produk petani dan masyarakat desa. Hal ini akan memastikan harga yang wajar bagi setiap produk tersebut. Kondisi ini dianggap sulit tercapai karena adanya permainan tengkulak.
Kopdes juga akan menyediakan layanan kesehatan termasuk penjualan obat, serta Kredit Usaha Rakyat (KUR) termasuk layanan simpan pinjam, sebagai upaya menghindari jeratan pinjaman online (pinjol) di tengah masyarakat desa.
(ell)
