Dalam hal PLN tidak dapat menyerap listrik sesuai ketentuan, maka PLN wajib membayar penalti kepada penjual atau biasa disebut take or pay. Penalti dikenakan proporsional sesuai komponen investasi.
“Secara ToP-nya itu mereka memiliki kewajiban untuk menyelesaikan sesuai dengan perjanjian,” kata Arsal.
Dikenal juga dengan nama PLTU Tanjung Lalang, pembangkit ini dibangun oleh PT Huadian Bukit Asam Power (HBAP), usaha patungan antara PTBA dengan China Huadian Hongkong Company Ltd (CHDHK).
PLTU dengan kapasitas 2x660 megawatt (MW) beroperasi komersial (COD) pada 7 Oktober 2023. Jadwal operasi komersial itu molor beberapa kali dari ketentuan yang tertuang dalam PJBL dengan PLN.
Sesuai perencanannya, PLTU Sumsel-8 membutuhkan batu bara hingga 5,4 juta ton setiap tahunnya. Adapun, nilai investasi proyek PLTU Mulut Tambang Sumsel-8 mencapai US$1,68 miliar.
Direktur Pengembangan Usaha PTBA Rafli Yandra menerangkan take or pay yang dibayarkan PLN sampai saat ini menghitung seluruh komponen di dalam kontrak.
“Sampai saat ini komponen A, B, E dihitung penuh sesuai dengan kontrak atau PJBL yang ada antara PLTU Sumsel-8 dan PLN,” kata Rafli.
Transmisi Ngaret
Ketidakmampuan PLN memenuhi kontrak pembelian listrik dari afiliasi PTBA itu disebabkan karena molornya pembangunan proyek transmisi jaringan listrik 500 kilovolt (kV) Sumatra Muara Enim-Perawang.
Megaproyek jaringan setrum itu tersendat persoalan pendanaan yang melilit kontraktor, PT Waskita Karya Tbk. (WSKT). Badan Pemerika Keuangan (BPK) turun tangan menghitung potensi kerugian yang timbul dari molornya proyek triliunan rupiah tersebut.
Badan audit negara mensinyalir potensi kenaikan biaya pokok penyediaan (BPP) listrik akibat molornya proyek transmisi 500 kV Sumatra Muara Enim-Perawang mencapai minimal Rp13,91 triliun.
Rencanannya, jaringan transmisi itu bakal menyalurkan listrik dari Sumatra Selatan menuju pusat beban tertinggi di sisi utara Sumatra. Jaringan setrum itu juga diharapkan dapat mengantisipasi jalur backbone existing 150 kV dan 275 kV yang dinilai tidak memenuhi kriteria keandalan N-1, statis maupun dinamis.
Megaproyek jaringan listrik itu dibagi menjadi 3 paket yang awalnya keseluruhan paket dikerjakan WSKT, masing-masing New Aur Duri-Peranap dengan nilai kontrak mencapai Rp4,42 triliun.
Lalu, paket Peranap-Perawang dengan nilai kontrak sebesar Rp2,94 triliun dan paket Muara Enim-New Aur Duri dengan nilai kontrak sebesar Rp2,68 triliun. Belakangan, PLN menterminasi kontrak WSKT untuk paket proyek yang disebut terakhir.
Salah satu pembangkit yang diantisipasi lewat interkoneksi itu adalah PLTU Mulut Tambang Sumsel-8. Akibat proyek molor, PLN meminta jadwal COD diundur beberapa kali.
Adapun, pembangunan PLTU Sumsel 8 mengacu pada PJBL antara PLN dengan HBAP tanggal 17 September 2012. Dokumen jual beli listrik itu diamandemen pada 19 Oktober 2017 dan disepakati side agreement pada 12 Agustus 2022 untuk pemunduran COD.
Pembangkit itu baru benar-benar COD pada 7 Oktober 2023 atau mundur 2 tahun dari rencana setelah amendemen, kendati tidak dengan kapasitas optimal sampai hari ini.
Menurut keterangan BPK, HBAP tidak lagi sanggup untuk memundurkan COD sembari menanti kelanjutan proyek transmisi 500 kV. Alasannya, HBAP mesti membayar pokok utang mulai Maret 2023 sebesar Rp863,72 miliar.
BPK menghitung potensi ToP PLTU Sumsel 8 sepanjang 2023 sampai dengan 2025 mencapai Rp2,04 triliun. Hitung-hitungan badan audit itu menggunakan asumsi evakuasi daya melalui transmisi 275 kV, COD unit 1 mundur menjadi Agustus 2023 dan unit 2 mundur menjadi Januari 2024.
Bloomberg Technoz telah meminta konfirmasi ihwal kelanjutan pelunasan dan negosiasi soal ketentuan ToP itu kepada PLN. Permohonan konfirmasi ke Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo dan Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan (EBT) Wiluyo Kusdwiharto belum ditanggapi sampai berita ini tayang.
Permohonan konfirmasi juga ditujukan kepada Vice President Komunikasi Korporat PLN Grahita Muhammad. Hanya saja, belum ada tanggapan sampai saat ini.
-- Dengan asistensi Mis Fransiska Dewi
(naw)
