Sepanjang 2020, misalnya, terjadi 1.531 musibah banjir di Indonesia, menurut data BNPB. Banjir besar Jakarta pada 2020 nyatanya berdampak pada kelesuan ekonomi pada kuartal 1-2020 menjadi cuma 2,97% year-on-year.
Tahun-tahun sebelumnya, ekonomi RI hampir selalu tumbuh di atas 5% setiap kuartal pertama. Tentu faktor pandemi berpengaruh besar, perekonomian RI terkontraksi hingga 2% pada tahun itu. Namun, perlu dicatat, keputusan pembatasan aktivitas masyarakat (PSBB) baru diketok secara resmi pada akhir kuartal 1-2020.
Catatan INDEF ketika itu, kerugian banjir besar tahun 2020 mencapai Rp10 triliun. Angka tersebut jauh lebih besar ketimbang perkiraan kerugian yang pernah dilansir oleh Bank Indonesia Perwakilan DKI Jakarta yang 'hanya' sekitar Rp1 triliun. Sementara kerugian banjir pada Februari 2015 ditaksir mencapai Rp1,5 triliun.
Kerugian ditaksir lebih besar lagi pada kejadian banjir tahun-tahun sebelumnya yaitu pada 2014 sekitar Rp5 triliun, lalu banjir besar 2007 diperkirakan menelan kerugian Rp8,8 triliun dan pada Februari 2002 kerugian diprediksi mencapai Rp9,8 triliun, seperti dilansir dari situs resmi Pemerintah Provinsi Jakarta.
Untuk kejadian banjir pada Maret 2025 ini, nilai kerugian belum dilansir oleh otoritas terkait. Yang terang, kejadian banjir itu berlangsung di tengah lanskap ekonomi domestik yang sudah lesu oleh tekanan daya beli.
Lumpuhnya aktivitas ekonomi di kawasan yang menjadi salah satu episentrum peredaran uang di Tanah Air, bisa mengancam laju pertumbuhan ekonomi makin terseok.
Pemangkasan Anggaran
Banjir besar pada Selasa lalu juga terjadi di tengah keputusan pemangkasan sejumlah anggaran Kementerian dan Lembaga yang memiliki tugas dekat dengan mitigasi bencana, termasuk pembenahan dan penjagaan infrastruktur yang dibutuhkan untuk mendukung upaya tersebut.
Kementerian Pekerjaan Umum termasuk kementerian yang mengalami pemangkasan anggaran terbesar. Yaitu dari pagu awal sebesar Rp110,95 triliun, menjadi tinggal sebesar Rp50,48 triliun untuk Tahun Anggaran 2025. Penurunannya lebih dari separuh.
Kementerian Pekerjaan Umum memiliki tugas dan fungsi yang cukup dekat dengan mitigasi bencana. Kementerian ini bertanggung jawab terhadap pengelolaan sumber daya air, pengelolaan drainase lingkungan, pengembangan sarana dan prasarana strategis mulai jalan raya, bendungan, dan lain sebagainya.
Pemangkasan anggaran oleh Presiden Prabowo Subianto pada kementerian ini nyatanya telah berdampak pada tidak diperpanjangnya kontrak kerja belasan ribu orang pegawainya. Termasuk di sini adalah para penjaga pintu air.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) juga terkena gunting pemotongan anggaran. Untuk Tahun Anggaran 2025, anggaran BNPB yang semula dipatok sebesar Rp1,43 triliun, disunat tinggal Rp620,5 miliar saja.
Tak berhenti sampai di sana, anggaran Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) juga terkena pemangkasan anggaran hingga separuhnya yaitu dari pagu awal sebesar Rp2,9 triliun menjadi tinggal Rp1,4 triliun.
Pemangkasan anggaran itu kemungkinan akan berdampak pada Alat Operasional Utama (Aloptama) akibat anggaran pemeliharaan yang susut.
(rui/aji)
