Kedua, persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi 100% pada 2029.
Ketiga, indeks efektivitas kebijakan penerimaan negara 100% pada 2029.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto disebut memiliki tugas baru untuk Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu yang berkaitan dengan penerimaan negara.
Pernyataan ini dilontarkan oleh Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo saat menyinggung laporan dari Bank Dunia yang menyebutkan shadow economy Indonesia berada pada rentang 25%-30% dari Produk Domestik Bruto (PDB).
"Pak Prabowo sangat antusias, sudah punya tugas khusus untuk Pak Anggito. Kita akan nanti lambat laun seperti di Kamboja [dengan rasio penerimaan terhadap PDB] 18%. Berarti apa? setiap tahun kita akan ada penambahan Rp900 triliun," ujar Hashim.
Bahkan sebelumnya Hashim mengatakan bahwa Prabowo - yang saat itu belum dilantik - bakal membentuk Kementerian Penerimaan Negara dan sudah mengantongi nama menteri yang bakal memimpin.
“[Rencana] Badan Penerimaan Negara nanti jadi Kementerian Penerimaan Negara, menterinya sudah ada,” ujar Hashim dalam agenda Diskusi Ekonomi bersama Pengusaha Internasional Senior di Menara Kadin, Jakarta Selatan, bulan Oktober 2024.
Di sisi lain, Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran yang juga mantan Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Edi Slamet Irianto menyatakan, pembentukan BPN sempat menjadi topik hangat. Namun pada akhirnya dibatalkan karena ditolak oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
“Program ini pada akhirnya tidak disetujui oleh Bu Menteri [Sri Mulyani] dan jajarannya, karena dianggap belum perlu membentuk Badan Penerimaan Negara,” ucap Edi dalam Arah Kebijakan Perpajakan di Era Pemerintahan Kabinet Merah Putih disiarkan secara daring, dikutip Rabu (13/11/2024).
Sebelumnya, Sri Mulyani membeberkan bahwa rencana pembentukan Kementerian Penerimaan Negara batal dilakukan. Hal tersebut ia ungkap setelah memenuhi panggilan Prabowo di Kertanegara Nomor 4.
“Nggak ada [pembentukan Kementerian Penerimaan Negara],” tutur Sri Mulyani setelah memenuhi panggilan Prabowo, Senin (14/10/2024).
(lav)
