"Ada beberapa [perusahaan penggilingan] yang mau coba main-main sama pemerintah Indonesia. Berapa besar pun [perusahaan] penggilingan padi itu, kalau main-main, saya akan tindak."
Menurut dia, pengusaha akan tetap mendapatkan untung yang cukup jika mengikuti HPP GKP yang ditetapkan pemerintah. Dia pun mengimbau agar industri penggilingan bisa turut dalam rencana swasembada pangan dengan memastikan kesejahteraan petani sebagai produsen.
“Kita semua punya tanggung jawab. Para pengusaha pun punya tanggung jawab. Saya ingin para pengusaha dapat untung yang baik. Tapi punya tanggung jawab kemasyarakatan, ya kita sudah hitung, pemerintah sudah hitung. Dengan Rp 6.500 sudah bisa juga untung,” kata Prabowo.
Bahkan, dia mengancam akan membuka ribuan penggilingan pagi baru jika para pengusaha tidak mau patuh terhadap pemerintah. Hal ini mudah dilakukan dengan menjalin kolaborasi dengan sejumlah badan usaha milik negara atau BUMN.
Dia menilai, para pengusaha tak akan menang jika berhadapan dengan BUMN dan perusahaan penggilingan pemerintah. Dia mengajak para pengusaha lebih baik mengikuti kebijakan dan menjalin kerja sama yang baik dengan pemerintah.
"Pak Sutarto Alimoeso [Ketua Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia atau Perpadi] dengan delegasinya nanti menghadap saya. Saya minta delegasi dari Perpadi menghadap saya, dan kita bicara bersama. Kita tidak main-main," ujar Prabowo.
Sebelumnya, Sutarto Alimoeso mengklaim sebagian besar anggota Perpadi sudah menjalankan kebijakan HPP GKP dari pemerintah. Akan tetapi, beberapa masih membeli di bawah Rp6.500 per kg karena persoalan kualitas dari gabah.
“Tapi memang ada kasus-kasus yang masih di bawah Rp 6.500 karena mungkin kaitannya dengan kadar air, kaitannya dengan rendemen dan sebagainya Bapak Presiden. Ini yang berdasarkan laporan teman-teman kami dari seluruh Indonesia. seperti itu bapak Presiden,” kata dia.
(azr/frg)
