Terkait teknis penghematan yang akan dilakukan, Prasetyo menyatakan agar lebih baik ditanyakan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Sebab, Sri Mulyani merupakan Bendahara Negara yang jauh lebih paham atas keuangan negara.
“Tanyakan Bu Menkeu yang paham teknisnya, yang penting semangatnya untuk penghematan yang produktif,” tegas Prasetyo.
Inpres 1/2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, diteken oleh Prabowo pada Rabu (22/1/2025) dan mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.
Efisiensi anggaran yang berpotensi timbul, yakni sebesar Rp306,9 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 terdiri atas Rp256,1 triliun dari anggaran kementerian/lembaga Tahun Anggaran 2025 dan Rp50,59 triliun dari anggaran Transfer ke Daerah (TKD).
Dengan demikian, Prabowo meminta kepada menteri/pimpinan lembaga untuk melakukan identifikasi rencana efisiensi belanja kementerian/lembaga sesuai besaran yang ditetapkan Sri Mulyani.
Menteri/pimpinan lembaga juga diminta untuk menyampaikan usulan revisi anggaran berupa blokir anggaran sesuai besaran efisiensi anggaran masing-masing kementerian/lembaga yang telah mendapat persetujuan kepada Sri Mulyani paling lambat 14 Februari.
Badan Gizi Nasional (BGN) sendiri menyatakan total kebutuhan tambahan anggaran yang diperlukan untuk memberikan MBG kepada 82,9 juta penerima manfaat di akhir tahun adalah sebesar Rp100 triliun.
Sementara itu, Sri Mulyani juga telah menegaskan tengah mengidentifikasi postur APBN yang dapat digunakan untuk mendukung kebutuhan tambahan anggaran tersebut. Caranya, pemerintah bakal menyusun dan mengidentifikasi anggaran sesuai dengan prioritas dan mengurangi inefisiensi. Namun, Sri Mulyani tidak menjelaskan dengan lengkap sumber yang bakal dialokasikan untuk tambahan anggaran.
(ain)
