Presiden Prabowo Minta Percepatan
BGN bersama sejumlah anggota Kabinet Merah Putih mendatangi Istana Negara, kemarin sore. Presiden Prabowo memanggil para pembantunya tersebut untuk memberikan instruksi percepatan terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Bahkan, kata Kepala BGN Dadan Hindayana, Prabowo minta program MBG sudah tersalurkan kepada 82,9 juta tahun ini.
Dadan pun mengatakan butuh tambahan Rp100 triliun untuk mewujudkan keinginan presiden tersebut. Akan tetapi, keputusan tersebut belum pasti karena menunggu persetujuan Prabowo dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada saat perubahan APBN 2025.
Usul Pakai Dana Zakat
Ketua Dewan Perwakilan Daerah Sultan Bachtiar Najamudin mengusulkan keterlibatan masyarakat dalam pembiayaan program MBG, salah satunya melalui program dana zakat. Dengan begitu, pemerintah tidak bekerja sendiri dengan anggaran yang ada.
“Di antaranya adalah saya kemarin juga berpikir kenapa enggak ya zakat kita yang luar biasa besarnya juga kita mau libatkan ke sana, itu salah satu contoh,” kata Sultan kepada awak media di Kompleks Parlemen, dikutip Rabu (15/1/2025).
Prabowo dan sejumlah pejabat menolak usulan tersebut dengan memastikan seluruh anggaran MBG akan berasal dari pemerintah. Mereka memastikan anggaran belum akan melibatkan swasta dan luar negeri. Pada tahap awal ini, pemerintah optimis mampu membiayai sendiri semua program MBG melalui APBN; dengan bantuan pemerintah daerah melalui APBN dan BUMN atau BUMD.
Klaim Pemda Ikut Rp5 Triliun
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengklaim telah menerima komitmen seluruh pemerintah daerah tingkat provinsi ditambah 43 kota dan 94 kabupaten untuk ikut membiayai pelaksanaan program MBG di wilayah masing-masing. Dia menyebut total anggaran yang bisa disediakan pemda pada program tersebut mencapai Rp5 triliun.
Meski belum detil, dia menyebut beberapa pemerintah daerah bahkan bisa atau mampu membiayai penuh seluruh kebutuhan program MBG di wilayahnya. Sedangkan, beberapa lainnya menggunakan komposisi antara APBN dan APBD.
"Setelah ada kepala daerah dilantik, maka nanti ada pergeseran anggaran atau perubahan APBD [September 2025]," ujar Tito.
Pakai Uang Pribadi Prabowo
Pelaksanaan program MBG pada sejumlah wilayah juga belum menggunakan uang APBN atau APBD. Sebagai kelanjutan uji coba, beberapa daerah masih menggunakan uang pribadi Presiden Prabowo Subianto pada awal Januari 2025.
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengkonfirmasi salah satu daerah tersebut adalah Kendari, Sulawesi Tenggara. Dana program makan gratis yang dilakukan masih menggunakan sisa anggaran uji coba yang diberikan oleh Prabowo.
Setelah dana uji coba tersebut habis, lanjut Hasan, maka program makan gratis yang dilakukan di Kendari baru akan menggunakan anggaran yang telah dicanangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Yang di Kendari memang itu dia masih punya sisa anggaran uji coba dari yang diberikan oleh Pak Prabowo sebelumnya. Jadi mereka masih menggunakan dana yang itu,” kata Hasan dalam keterangannya.
BPOM Temukan Makanan Basi di Menu MBG
Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menemukan ada olahan sayur yang tak layak dikonsumsi alias basi di dalam menu program tersebut. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Kepala BPOM Taruna Ikrar. Meski demikian, Taruna enggan menjelaskan posisi lokasi ditemukannya sayur basi dalam menu MBG tersebut.
"Ada sayur yang basi, intinya begitu. Sayur yang basi ini kita cegah untuk tidak didistribusikan,” ucap Taruna. "Beberapa laporan dari Balai Besar POM yang ada di bawah koordinasi kami, itu melaporkan dan setelah itu telah disampaikan ke satuan kerja dan itu sudah dicegah,"tambahnya.
Siswa Keracunan Usai Santap MBG
BGN mengkonfirmasi peristiwa keracunan makanan pada 40 siswa SD Dukuh 03 Sukoharjo, pekan lalu. Para siswa mengalami gejala mual dan muntah usai menyantap menu ayam goreng kering atau ayam krispi pada program MBG di sekolahnya.
Petugas SPPG kemudian menukar 2.400 menu MBG di sekolah tersebut dengan olahan telur. Selain itu, 40 siswa juga langsung dibawa untuk mendapatkan perawatan dan pengobatan puskesmas.
Saat ini, BGN mengklaim 40 siswa telah kembali beraktivitas normal dan bersekolah. SPPG pun akan meningkatkan pengawasan dan pengecekan kualitas menu MBG yang diberikan kepada para siswa.
(azr/frg)
