Menurut Frank, keterangan tersebut sejalan dengan salah satu pokok gugatan yang diajukan pihaknya, yakni mengenai dugaan ketidaksesuaian prosedur pendaftaran desain industri yang menjadi dasar penerbitan sertifikat milik tergugat.
Pihak penggugat menilai pernyataan tersebut penting karena berasal dari ahli yang justru dihadirkan oleh tergugat. Keterangan itu dinilai relevan dalam menguji keabsahan sertifikat desain industri yang kini dipersoalkan di pengadilan.
Frank menyatakan pihaknya sependapat dengan keterangan ahli tergugat bahwa seseorang yang dilaporkan secara pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri dapat memiliki kedudukan hukum sebagai pihak yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan pembatalan sebagaimana diatur dalam Pasal 38 undang-undang tersebut.
Persoalan ini menjadi bagian penting dalam sengketa karena penggugat juga menghadapi laporan pidana di Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri yang disebut telah memasuki tahap penyidikan.
Pihak penggugat mempersoalkan penggunaan sertifikat desain industri sebagai dasar laporan pidana tersebut. Mereka menduga sertifikat yang digunakan memiliki persoalan prosedural dalam proses pendaftarannya sehingga keabsahannya perlu diuji melalui mekanisme gugatan pembatalan di Pengadilan Niaga.
Frank menegaskan bahwa pihak yang menghadapi laporan pidana berdasarkan suatu sertifikat desain industri memiliki kepentingan hukum untuk menguji keabsahan sertifikat tersebut melalui pengadilan.
Dalam persidangan, perhatian penggugat juga tertuju pada keterangan ahli mengenai kewajiban pemeriksa desain industri untuk memastikan bahwa suatu permohonan telah memenuhi persyaratan hukum sebelum sertifikat diterbitkan.
“Saya sangat bangga kepada Ahli sebagai Ketua Umum Asosiasi Konsultan Kekayaan Intelektual Indonesia (AKHKI), ahli menyatakan apabila dirinya berada dalam posisi sebagai pemeriksa Desain Industri, ahli akan menolak pendaftaran tersebut apabila ditemukan adanya pelanggaran terhadap prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana disyaratkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri,” kata Frank.
Menurut pihak penggugat, keterangan tersebut mempertegas pentingnya kepatuhan terhadap prosedur dan ketentuan hukum dalam proses pendaftaran serta penerbitan sertifikat desain industri.
Penggugat berpandangan bahwa kepemilikan sertifikat tidak serta-merta menutup ruang bagi pihak yang berkepentingan untuk mengajukan pengujian keabsahannya melalui pengadilan apabila terdapat dugaan pelanggaran dalam proses pendaftaran.
Karena itu, gugatan pembatalan yang diajukan terhadap sertifikat desain industri milik tergugat didasarkan pada dugaan adanya pelanggaran prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.
Sengketa ini sekaligus menyoroti pentingnya kepastian hukum dalam perlindungan kekayaan intelektual, terutama ketika suatu sertifikat desain industri tidak hanya menjadi dasar klaim hak eksklusif, tetapi juga digunakan dalam proses penegakan hukum pidana.
Meski demikian, dugaan pelanggaran prosedur pendaftaran maupun keabsahan sertifikat yang disengketakan masih harus dibuktikan melalui proses persidangan. Penilaian akhir mengenai sah atau tidaknya sertifikat tersebut merupakan kewenangan majelis hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.































