Alasan DPR Hapus Aturan Harta Tak Wajar di UU Perampasan Aset
Merinda Faradianti
20 November 2026 08:20

Bloomberg Technoz, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melalui Komisi III mengungkap alasan tak adanya aturan illicit enrichment atau penindakan terhadap peningkatan kekayaan pejabat publik secara tak wajar dalam Undang-undang Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya (UU Perampasan Aset).
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan, penghapusan aturan untuk pengusutan harta tak wajar tersebut didasarkan pada pertimbangan hak asasi manusia (HAM) serta karakter RUU Perampasan Aset yang merupakan undang-undang formil atau mengatur hukum acara.
Politisi Partai Gerindra tersebut membenarkan adanya aspirasi masyarakat dan pandangan ahli soal ketentuan pidana yang mengatur illicit enrichment. Namun, kata dia, beberapa pendapat tersebut justru mengarah pada penolakan masuknya pengusutan harta tak wajar ke UU Perampasan Aset.
“Kami menyerap berbagai aspirasi dari masyarakat, ada yang mendukung, banyak juga yang menolak. Ahli-ahli demikian juga. Kami juga melakukan perbandingan dengan praktik di negara lain,” ujar Habiburokhman dikutip pada Jumat (20/11/2026).
Menurut dia, berdasarkan kajian dan perbandingan yang dilakukan, pihaknya menemukan sejumlah negara yang tidak menerapkan konsep illicit enrichment. Sebagai contoh, kata dia, Amerika Serikat dan Inggris. Selain itu, contoh aturan serupa di Jerman yang justru kemudian dicabut usai digugurkan Mahkamah Konstitusi karena dinilai bertentangan dengan HAM.


























