Koalisi Sipil Ancam Uji UU Perampasan Aset ke Mahkamah Konstitusi
Merinda Faradianti
19 November 2026 20:20

Bloomberg Technoz, Jakarta - Indonesia Corruption Watch (ICW) bersama Koalisi Advokasi Perampasan Aset mengancam akan mengajukan uji materi terhadap Undang-undang Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya ke Mahkamah Konstitusi. Hal ini dilakukan usai koalisi menilai DPR tak terbuka dalam pembahasan beleid yang baru disahkan Kamis Pagi (19/11/2026).
Dalam rilisnya, koalisi mempersoalkan proses pembentukan RUU Perampasan Aset yang dinilai tidak transparan dan minim partisipasi publik.
Mereka menyebut naskah RUU, naskah akademik, dan daftar inventarisasi masalah (DIM) tidak pernah dipublikasikan melalui kanal resmi DPR maupun Sistem Informasi Legislasi. Bahkan, draf hasil Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi tertanggal 16 November 2026 disebut hanya beredar secara terbatas.
Koalisi menilai kondisi tersebut bertentangan dengan Pasal 88, 89, dan 96 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 13 Tahun 2022. Ketentuan tersebut mengatur kewajiban penyebarluasan rancangan peraturan dan pelibatan masyarakat dalam proses pembentukan undang-undang.
Koalisi juga mempersoalkan pelaksanaan partisipasi bermakna sebagaimana diatur dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Menurut mereka, masyarakat tidak dapat memberikan masukan secara optimal karena tidak memiliki akses terhadap naskah yang sedang dibahas.





























