Logo Bloomberg Technoz

"Koalisi masyarakat sipil antikorupsi — ICW, TII, Auriga, ICJR, IM57+, dan lainnya — tidak diundang ke pembahasan substansi, dan harus menuntut keterbukaan dari luar. Ketika isu paling krusial, kekayaan tidak wajar, dibahas pada 26–27 Oktober, pihak yang hadir justru menolaknya — sementara KPK yang memintanya dan koalisi yang mendorongnya tidak pernah dihadirkan dan berada di meja itu," tulis ICW.

Koalisi mengungkapkan telah meminta DPR membuka dokumen RUU sejak 27 Agustus 2026. Mereka juga melayangkan somasi pada 12 November 2026 dengan tenggat pemenuhan pada 16 November 2026. Namun, permintaan tersebut disebut tidak dipenuhi.

Atas kondisi itu, koalisi menyampaikan empat tuntutan kepada DPR dan pemerintah. Pertama, mencabut RUU Perampasan Aset yang mereka sebut sebagai RUU Perampasan Aset Palsu.

Kedua, membuka naskah RUU, naskah akademik, dan DIM serta menunda pengesahan hingga partisipasi publik bermakna terpenuhi. Ketiga, mengembalikan ketentuan perampasan kekayaan tidak wajar, menurunkan kembali ambang batas nilai aset, dan menerapkan asas retroaktif.

Keempat, memastikan lembaga pengelola dan pengawas aset bersifat independen melalui pengaturan langsung dalam undang-undang, bukan menyerahkannya kepada Peraturan Presiden.

"Bila pengesahan tetap dipaksakan, Koalisi menempuh pengujian formil dan materiil ke Mahkamah Konstitusi, dengan seluruh rekam ketertutupan sebagai bukti," kata koalisi.

(mef/frg)

No more pages