Selain itu, DPR melakukan kunjungan kerja ke 15 provinsi untuk menyerap masukan dari berbagai elemen masyarakat. Penyerapan aspirasi juga dilakukan melalui kunjungan ke 46 daerah pemilihan (dapil).
Menurut Puan, pembahasan RUU tersebut juga melalui penelitian, penelaahan, dan evaluasi untuk memastikan substansinya tidak tumpang tindih dengan peraturan perundang-undangan lain, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
“Jadi, Insya Allah bahwa undang-undang ini nantinya akan bermanfaat dan bisa berguna bagi bangsa dan negara,” ujarnya.
Puan berharap pengesahan RUU Perampasan Aset dapat menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus memastikan penerapannya sesuai dengan tujuan pembentukan undang-undang tersebut.
Dalam rapat paripurna, Puan kemudian meminta persetujuan seluruh fraksi dan anggota DPR terhadap RUU Perampasan Aset untuk disahkan menjadi undang-undang.
“Apakah RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui dan disahkan jadi undang-undang?” tanya Puan.
"Setuju," Kata seluruh anggota DPR yang hadir.
(ell)































