Adapun penghitungan upah minimum 2027 mempertimbangkan tiga variabel utama, yaitu KHL, kondisi ekonomi, dan ketenagakerjaan. Formula yang digunakan mencakup indikator pertumbuhan ekonomi, inflasi, serta indeks tertentu dengan rentang 0,5 hingga 1,0.
Penetapan upah minimum 2027 sendiri mengacu pada Pasal 137 hingga 139 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Pekerja.
Berdasarkan ketentuan tersebut, gubernur wajib menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP). Sementara itu, penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) disesuaikan dengan kebijakan gubernur masing-masing.
Pemerintah menetapkan pengumuman UMP 2027 paling lambat yaitu pada 21 November 2026 dan UMSP pada 26 November 2026. Adapun batas akhir penetapan UMK jatuh pada 25 November 2026, sedangkan UMSK paling lambat ditetapkan pada 30 November 2026.
(ain)
































