Logo Bloomberg Technoz

Aturan hingga Simulasi Besaran Pesangon Berdasarkan UU Nomor 27

Redaksi
16 November 2026 12:40

Poin-Poin Baru Diatur UU Naker: Ada Dana Cadangan Pesangon (Bloomberg Technoz)
Poin-Poin Baru Diatur UU Naker: Ada Dana Cadangan Pesangon (Bloomberg Technoz)

Bloomberg Technoz, Jakarta - Aturan mengenai pesangon buruh/pekerja diatur berdasarkan UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Berikut aturan mengenai besaran pesangon bagi buuruh/pekerja. 

UU Nomor 27 Tahun 2026 merangkum ketentuan mengenai uang pesangon dan hak terkait pemutusan hubungan kerja (PHK) sebagaimana tercantum dalam dokumen.

Dalam penjelasannya, uang pesangon merupakan pembayaran kepada pekerja/buruh akibat terjadinya PHK. Selain pesangon, juga terdapat uang penghargaan masa kerja (UPMK) yang pembayarannya berdasarkan masa kerja dengan ketentuan tertentu.


Selain kedua hal tersebut, juga terdapat uang penggantian hak (UPH) antara lain cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur, ongkos pulang pekerja/buruh beserta keluarga ke tempat diterima bekerja, serta hak lain yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

Pasal 232 menetapkan besaran dasar uang pesangon paling sedikit berdasarkan masa kerja sebagai berikut:
Pesangon:
1 tahun – kurang dari 2 tahun  = 2 bulan upah
2 tahun – kurang dari 3 tahun = 3 bulan upah
3 tahun – kurang dari 4 tahun = 4 bulan upah
4 tahun – kurang dari 5 tahun = 5 bulan upah
5 tahun – kurang dari 6 tahun = 6 bulan upah
6 tahun – kurang dari 7 tahun = 7 bulan upah
7 tahun – kurang dari 8 tahun = 8 bulan upah
8 tahun atau lebih = 9 bulan upah