Logo Bloomberg Technoz

Dia menjelaskan, lima perkara tersebut tercatat dalam lima laporan polisi dengan total 13 orang korban dan 13 tersangka. Penanganan perkara dilakukan dengan mengedepankan profesionalitas, transparansi, akuntabilitas, serta perspektif perlindungan korban.

Dalam perkara pertama, penyidik mengungkap dugaan TPPO dengan modus penempatan PMI secara nonprosedural ke Arab Saudi. Kasus ini bermula dari perekrutan seorang perempuan berinisial M yang dijanjikan pekerjaan sebagai asisten rumah tangga dengan gaji Rp1.200.000. 

Korban diberangkatkan pada Agustus 2024, namun pada Februari 2026 keluarga menerima informasi bahwa korban meninggal dunia di Arab Saudi.

Dalam perkara tersebut, penyidik menetapkan lima tersangka yang terdiri dari perekrut lapangan, sponsor, serta pihak perusahaan yang diduga terlibat dalam pengurusan dokumen dan visa. Salah satu perusahaan yang disebut dalam penyidikan adalah PT Alpa Nusantara Perdana.

Perkara kedua, perekrutan tujuh perempuan dari sejumlah wilayah di Indonesia yang dijanjikan pekerjaan sebagai asisten rumah tangga di luar negeri melalui jalur Singapura dan Turki. Para korban difasilitasi pengurusan dokumen, pemeriksaan kesehatan, penampungan, serta tiket perjalanan. 

Upaya pemberangkatan berhasil digagalkan petugas di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada 7 Oktober 2026. Dalam perkara ini, dua orang ditetapkan sebagai tersangka.

Perkara ketiga, Bareskrim Polri mengungkap dugaan TPPO dengan modus pengantin pesanan atau bride trafficking. Para korban dijanjikan akan dinikahkan dengan warga negara China dengan iming-iming mahar Rp20 juta hingga Rp25 juta serta uang bulanan Rp4 juta hingga Rp5 juta.

Hasil penyidikan menemukan dugaan praktik perdagangan perempuan melalui jaringan agen di Indonesia, Hong Kong, dan China. Foto-foto perempuan Indonesia diduga dikirimkan kepada agen di China untuk dijadikan katalog calon pengantin, dengan nilai transaksi mencapai Rp400 juta hingga Rp500 juta per perempuan.

Dalam perkara ini, tiga orang korban berhasil diidentifikasi dan tiga tersangka telah ditetapkan. Para tersangka diduga memiliki peran sebagai pengantin pria, perekrut, serta pihak yang membantu pemalsuan dokumen kependudukan dan perjalanan.

Pada perkara keempat, lima orang WNI diduga direkrut melalui aplikasi WhatsApp dan Telegram dengan iming-iming pekerjaan sebagai tenaga logistik, petugas keamanan, serta tenaga medis di perusahaan pertambangan Rusia. Para korban dijanjikan gaji sebesar US$3.000 dan bonus penandatanganan kontrak sebesar US$10.000. 

Namun, berdasarkan hasil penyidikan, pekerjaan yang dijanjikan diduga tidak sesuai dengan kenyataan karena para korban justru dipekerjakan sebagai militer bayaran. Penyidik telah menetapkan satu orang tersangka berinisial MI yang diduga berperan sebagai penanggung jawab perekrutan dan memperoleh keuntungan US$1.000 untuk setiap orang yang direkrut melalui dompet aset kripto.

Sementara itu, perkara kelima mengungkap jaringan perekrutan WNI sebagai militer bayaran Rusia melalui media sosial, seperti TikTok, Facebook, dan Instagram. Para calon korban dijanjikan bonus bergabung sebesar US$35.000 atau sekitar Rp620 juta, gaji US$3.000 per bulan, serta biaya keberangkatan gratis.

Dalam perkara ini, dua tersangka berinisial IG dan HS telah ditetapkan dan ditahan. Dari tujuh orang WNI yang direkrut, empat orang telah diberangkatkan ke Rusia, sedangkan tiga lainnya berhasil dicegah keberangkatannya dan diamankan di Indonesia.

"Polri akan terus melakukan pendalaman untuk mengungkap siapa perekrutnya, siapa yang membiayai, siapa yang mengatur perjalanan, siapa yang menerima keuntungan, bagaimana aliran dananya, serta siapa saja yang berada di balik jaringan tersebut," kata dia.

"Masyarakat harus memastikan keberangkatan dilakukan melalui jalur resmi, menggunakan perusahaan penempatan PMI yang terdaftar, memiliki kontrak kerja, asuransi, serta visa kerja yang sesuai. Jangan mudah menyerahkan data pribadi kepada perekrut yang tidak jelas identitas dan legalitasnya."

Para tersangka dalam lima perkara tersebut dijerat dengan ketentuan pidana, di antaranya Pasal 4, Pasal 10, dan Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO, serta ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

(mef/frg)

No more pages