UU Atur Dana Pesangon: Tolak Setoran, Perusahaan Bakal Ditutup
Redaksi
16 November 2026 10:10

Bloomberg Technoz, Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan dana cadangan pesangon dari perusahaan, akan dikelola oleh lembaga yang ditunjuk pemerintah. Aturan ini mulai berlaku Oktober 2027, namun perusahaan sudah diminta siap dari sekarang.
Aturan ini diberlakukan seiring terbitnya UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Nantinya, dana pesangon pekerja itu akan dikelola terpusat di bawah lembaga pengelola DCP yang ditunjuk pemerintah.
"Semua dana pesangon harus diserahkan kepada Dana Cadangan Pesangon," kata Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemenaker, Indah Anggoro Putri dalam keterangannya, Sabtu kemarin.
Berikut aturan tertulis mengenai Dana Pesangon berdasarkan UU Nomor 27 Tahun 2026. Dana cadangan pesangon mulai tertulis pada pasal 253 UU Nomor 27 Tahun 2026.
"Pengusaha wajib menyediakan dana cadangan pesangon sebagai sumber pembayaran hak Pekerja/Buruh akibat Pemutusan Hubungan Kerja." tulis pasal 253.






























