Badan ekspor komoditas baru milik Indonesia ini telah kerap disebut menimbulkan ketidakpastian dalam industri sumber daya alam yang luas di negara tersebut sejak diumumkan awal tahun ini.

Lembaga yang dikelola oleh lembaga pengelola dana abadi negara (sovereign wealth fund), Danantara, ini bertujuan untuk menekan praktik-praktik seperti pelaporan nilai faktur yang lebih rendah dari yang sebenarnya (underinvoicing).

Namun, langkah ini memicu kekhawatiran akan makin besarnya kendali negara.

Sejak diluncurkan secara mendadak oleh Presiden Prabowo Subianto pada Mei, para eksekutif Danantara berupaya meredam kekhawatiran mengenai dampak badan baru ini terhadap kegiatan ekspor.

Badan tersebut akan mulai beroperasi penuh pada Januari 2027.

(bbn)