Bloomberg Technoz, Jakarta - Rencana pemerintah menaikkan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) demi mendongkrak daya beli masyarakat belum juga mencapai titik temu. Kementerian Keuangan yang seharusnya menyusun kebijakan tersebut tak juga memberi kepastian.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto bahkan mengisyaratkan bahwa besaran PTKP saat ini sudah relatif tinggi untuk ditingkatkan.

Menurut Bimo, besaran PTKP Indonesia saat ini sudah relatif tinggi jika dibandingkan dengan sejumlah negara anggota Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi atau (Organisation for Economic Co-operation and Development/OECD) dan G20.

"Di diskusi akademis kita harus menyampaikan data, evidence yang robust [kuat], apa adanya. Kalau memang dalam tinjauan akademis saya meminta kepada para peneliti, para akademisi, profesor, untuk juga ikut memberikan assesment yang berbasis data," kata Bimo dalam acara Media Gathering DJP di Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/11/2026). 

Padahal, pada akhir September lalu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan rencana pemerintah untuk menaikkan batas PTKP demi mendorong daya beli masyarakat. Kebijakan tersebut seharusnya termasuk dalam program stimulus ekonomi kuartal IV-2026, yakni berupa pengurangan beban pajak bagi karyawan yang memiliki penghasilan di bawah Rp10 juta tahun depan.