Bimo mengatakan, Kantor Pusat DJP telah mengirimkan email secara serentak kepada wajib pajak yang masuk dalam sasaran tersebut. Langkah ini dilakukan melalui pendekatan behavioral insight atau pendekatan perilaku untuk mendorong kepatuhan sukarela.
Menurutnya, pendekatan tersebut dipilih agar komunikasi kepada wajib pajak tidak semata-mata menekankan ancaman sanksi administrasi maupun pidana, tetapi juga membangun kesadaran mengenai manfaat pembayaran pajak bagi masyarakat.
"Karena itu, kami melakukan komunikasi dengan pendekatan perilaku. Tujuannya memperbaiki kualitas kepatuhan dan meningkatkan kepatuhan sukarela dengan memahami perilaku wajib pajak," jelas Bimo.
Adapun DJP menetapkan sejumlah kriteria dalam menentukan wajib pajak yang menjadi sasaran pengingat. Pertama, bukti pemotongan berstatus valid dan telah dilaporkan oleh penerbit bukti potong dalam SPT Masa PPh Pasal 21.
Kedua, bukti pemotongan berasal dari jenis pajak nonfinal. Ketiga, nilai PPh dari seluruh bukti pemotongan yang dihapus mencapai minimal Rp100.000. Keempat, NPWP dalam bukti pemotongan harus identik dengan NPWP dalam SPT Tahunan 2025.
Berdasarkan sebarannya, sebanyak 312.546 wajib pajak atau sekitar dua pertiga dari populasi sasaran memiliki nilai bukti potong yang dihapus dalam rentang Rp100.000 hingga Rp1 juta.
Sementara itu, terdapat 71 wajib pajak dengan nilai pemotongan di atas Rp1 miliar. Jika dilihat berdasarkan nilai PPh, kelompok terbesar berada pada rentang Rp10 juta hingga Rp100 juta, dengan total potensi sekitar Rp720 miliar dari 26.760 wajib pajak.
Bimo menambahkan, pengawasan tersebut dilakukan karena data bukti pemotongan telah tersedia secara otomatis atau pre-populated dalam sistem Coretax.
Sebelumnya, DJP diketahui mengirimkan email resmi kepada wajib pajak orang pribadi yang terindikasi menghapus bukti pemotongan PPh dalam pelaporan SPT Tahun Pajak 2025. Hal tersebut dilakukan untuk membantu wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Dalam pengumuman resminya, dikutip Kamis (12/11/2026) tertulis bahwa DJP mengimbau wajib pajak yang menerima email tersebut untuk meneliti, memverifikasi, dan mencocokkan kembali data penghasilan serta bukti pemotongan PPh yang telah dilaporkan dalam SPT Tahunan.
Apabila terdapat penghasilan atau informasi perpajakan yang belum dilaporkan sehingga SPT tidak mencerminkan kondisi sebenarnya, wajib pajak diminta melakukan pembetulan SPT sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
"Langkah pembetulan SPT lebih terperinci tercantum pada badan email," tulis DJP dalam pengumumannya.
(prc/wep)
