DJP juga mengingatkan wajib pajak untuk memastikan seluruh penghasilan, kredit pajak, bukti pemotongan PPh, dan informasi perpajakan lainnya telah dilaporkan secara benar, lengkap, dan jelas.
Pasalnya, SPT yang diisi secara tidak benar, tidak lengkap, dan/atau tidak jelas dapat menimbulkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
Di sisi lain, DJP mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai penipuan yang mengatasnamakan otoritas pajak. Wajib pajak diminta memastikan bahwa email resmi yang diterima berasal dari domain @pajak.go.id.
"Seluruh layanan DJP tidak dipungut biaya apapun. DJP tidak pernah meminta pembayaran apapun ke rekening pribadi dan tidak pernah mengirimkan tautan di luar situs resmi," sambungnya.
Selain itu, DJP tidak pernah meminta wajib pajak memberikan kata sandi, kode one-time password (OTP), membagikan layar perangkat, ataupun informasi rahasia lainnya.
(ain)
