Pada saat yang sama, restitusi pajak hingga September turun 38,08% menjadi Rp198,71 triliun, sehingga dunia usaha menghadapi tekanan arus kas dari beberapa sisi.
Kelompok yang paling terdampak oleh pemungutan pajak marketplace adalah pedagang daring dengan omzet sedikit di atas Rp500 juta per tahun. Pungutan dihitung dari omzet, bukan laba, sehingga dampaknya lebih besar bagi usaha bermargin tipis.
Sebagian beban tersebut berpotensi dialihkan kepada konsumen melalui kenaikan harga. Pedagang yang berada di bawah ambang batas juga tetap menghadapi kewajiban administrasi, sementara prosedur yang terlalu rumit dapat mendorong transaksi berpindah ke media sosial atau pesan langsung yang lebih sulit diawasi.
Untuk SPP-TDLN, dampaknya lebih banyak dirasakan kelas menengah perkotaan yang menggunakan aplikasi, layanan hiburan, gim, dan perangkat lunak dari luar negeri. Kelompok ini termasuk pekerja lepas yang menggunakan layanan digital sebagai alat kerja.
Nilai pajak per transaksi mungkin terbatas, tetapi akumulasi biaya dari berbagai kebutuhan akan terasa ketika pendapatan riil tidak banyak meningkat. Dampak langsung terhadap kelompok berpendapatan rendah relatif kecil, meskipun mereka tetap dapat terkena efek tidak langsung apabila pelaku usaha menaikkan harga.
Genjot Penerimaan Pajak Vs Jaga Kas Masyarakat
Pemerintah perlu mengimbanginya dengan kebijakan yang memperkuat pendapatan dan menjaga arus kas masyarakat. Penyesuaian penghasilan tidak kena pajak dapat menjadi langkah langsung untuk menaikkan pendapatan bersih pekerja formal.
Rencana kenaikan tarif atau perluasan pungutan yang menyasar konsumsi juga sebaiknya ditahan sampai daya beli membaik. Perlindungan sosial perlu diperluas kepada kelompok rentan dan calon kelas menengah yang belum tercakup bantuan sosial, antara lain melalui dukungan biaya pendidikan, kesehatan, dan transportasi.
Bagi pelaku usaha, restitusi perlu dipercepat dan administrasi pajak digital disederhanakan agar biaya kepatuhan tidak lebih besar daripada pajak yang dikumpulkan. Dalam jangka menengah, insentif fiskal perlu dikaitkan dengan penciptaan pekerjaan formal agar perbaikan penerimaan berjalan seiring dengan penguatan pendapatan masyarakat.
Evaluasi terhadap insentif bagi kelompok atas dan korporasi besar juga perlu dilakukan. Fasilitas PPN ditanggung pemerintah untuk rumah hingga Rp5 miliar perlu diuji ketepatan sasarannya karena pembelinya bukan kelompok yang paling membutuhkan dukungan.
Pembebasan pajak dividen, tax holiday, dan insentif korporasi lainnya juga harus diukur berdasarkan tambahan investasi, penciptaan pekerjaan, dan nilai tambah yang benar-benar dihasilkan. Fasilitas yang tidak memberikan dampak sebanding sebaiknya dihentikan atau diarahkan kembali kepada sektor yang lebih produktif.
Dari sisi penerimaan, ruang yang lebih besar terdapat pada pengawasan wajib pajak berpenghasilan dan berkekayaan tinggi, penghasilan dari modal, kepatuhan sektor ekstraktif, serta properti bernilai tinggi. Pemanfaatan pertukaran data keuangan dan Coretax perlu diarahkan ke area tersebut.
Kontribusi penertiban kawasan hutan sebesar Rp57,1 triliun juga menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku besar dapat menghasilkan penerimaan yang lebih signifikan dibandingkan penambahan pungutan kecil yang tersebar kepada kelas menengah.
~ Dengan asistensi Pramesti Regina Cindy ~
(lav)
