Bloomberg Technoz, Jakarta - Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Ditjen Pajak Kemenkeu) menerapkan dua kebijakan baru terkait perluasan wilayah pungutan pajak pada kuartal ketiga 2026, di tengah meningkatnya biaya hidup masyarakat.

Salah satu kebijakan yang dimaksud ialah penerapan Sistem Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN) yang mulai beroperasi pada 25 September 2026. Kemudian pungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 kepada pedagang yang berjualan melalui marketplace atau e-commerce berlaku 1 November 2026. 

Merespons kebijakan tersebut, Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet menjelaskan kebijakan tersebut membebani masyarakat kelas menengah, terutama di perkotaan. Pada dasarnya, menurut dia, kekeliruan penerapan kebijakan pajak tersebut terletak pada waktu kebijakan berlaku dan komunikasi kepada publik.

"Kebijakan yang meningkatkan setoran pajak ini diterapkan ketika penjualan eceran hampir stagnan dan rumah tangga sedang menahan konsumsi," ujar Yusuf kepada Bloomberg Technoz, Rabu (11/11/2026).

Tak hanya itu, menurut dia, sosialisasi pemerintah terkait kebijakan ini yang dilakukan secara tidak seragam dan tidak jelas bahkan sempat menimbulkan persepsi bahwa transfer uang melalui aplikasi digital juga akan dikenai pajak. Padahal hal itu tidak benar. Transfer dana maupun remitansi tidak otomatis menjadi objek pajak.