Bloomberg Technoz, Jakarta – Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mengakui sejumlah proyek hulu migas belum memenuhi tingkat keekonomian yang dibutuhkan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS).

Walhasil, untuk mendorong pengembangan lapangan dan meningkatkan produksi diperlukan insentif fiskal bagi kontraktor.

Deputi Eksplorasi, Pengembangan dan Manajemen Wilayah Kerja SKK Migas Rikky Rahmat Firdaus mengatakan pemberian insentif dilakukan bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), terutama untuk proyek yang tingkat pengembalian atau internal rate of return (IRR)-nya berada di bawah target keekonomian kontraktor.

Hal tersebut kata dia juga telah tertuang dalam Kepmen ESDM 199 atau Keputusan Menteri ESDM Nomor 199.K/HK.02/MEM.M/2021 mengenai Pedoman Pemberian Insentif Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Migas) di Indonesia. 

"Saat ini kami bersama dengan kementerian ESDM dan dengan Pak Dirjen juga kita membantu minimum attractive rate of return atau internal rate return dari para kontraktor-kontrak kerjasama," kata Rikky dalam Webminar Petromindo secara daring, Rabu (11/11/2026).