Bloomberg Technoz, Jakarta - Kementerian Keuangan menerapkan beberapa kebijakan pemungutan pajak di wilayah baru pada paruh kedua tahun 2026 ini, di tengah ketidakpastian ekonomi dan politik nasional.

Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) memperluas jangkauan pemungutan pajak demi menggenjot penerimaan negara pada tahun ini. Menariknya, kebijakan ini baru diberlakukan setelah sempat ditunda oleh pimpinan terdahulu dengan tujuan untuk menjaga daya beli masyarakat.

Salah satu kebijakan perpajakan terbaru ialah penerapan Sistem Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN) yang mulai beroperasi pada 25 September 2026.

Selanjutnya, pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 kepada pedagang yang berjualan melalui lokapasar atau marketplace. Terakhir, penghapusan sanksi administrasi pajak.

Berikut perincian kebijakan pajak baru yang berlaku pada semester II 2026: