Hanya Seperdelapan
Untuk itu, Bhima berpendapat, jika pembiayaan energi Belt and Road dialihkan ke energi terbarukan, dana itu hanya akan menutup sekitar seperdelapan dari proyek PLTS 100 GWp dalam 10 tahun.
Dengan demikian, dia pun menilai persoalan utama proyek PLTS 100 GWp sebenarnya terdapat di masalah pendanaan, bukan di pengadaan panel.
“China bisa menjual panel kepada kita, tetapi tidak akan membiayai seluruh programnya. Rp1.140 triliun itu tagihan yang sangat besar, dan dana dari China hanya menutup sebagian kecil. Kalau pemerintah tidak segera mendapatkan pendanaan dari dalam negeri dan lembaga multilateral, target 100 GW akan meleset, dan perusahaan China akan tetap menjadi pemasok, bukan investor jangka panjang,” ujar Bhima.
Atas pertimbangan tersebut, Celios menyarankan Indonesia untuk menggandeng China dari aspek modul, inverter, serta kapasitas engineering, procurement, and construction (EPC).
Catatannya, Indonesia harus mempertahankan kepemilikan serta meningkatkan porsi manufaktur di dalam negeri.
“Kaitkan akses terhadap tender proyek tenaga surya dengan jadwal konten lokal bertahap, yang dimulai dari perakitan modul, berlanjut ke sel surya, hingga nantinya mencakup wafer dan kaca surya,” papar lembaga think tank tersebut dalam laporannya.
Selanjutnya, Indonesia juga disarankan untuk menentukan persyaratan agar kontrak EPC menyertakan kuota pelatihan bagi insinyur dan teknisi asal Indonesia.
“Lalu, laksanakan tender melalui PLN dan Danantara berdasarkan kriteria yang dipublikasikan secara transparan, guna mencegah dominasi oleh satu pemasok saja,” papar laporan tersebut.
Keterlibatan China sebelumnya ditegaskan oleh CEO BPI Danantara Rosan Perkasa Roeslani, yang menyatakan PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) telah melakukan pembicaraan untuk dapat berpartisipasi dalam pengembangan proyek PLTS 100 GWp.
Rosan menyatakan IWIP memiliki portofolio PLTS yang tersebar di sejumlah daerah, dengan kapaistas sekitar 2 gigawatt (GW).
“Mereka juga sudah bicara dengan Danantara untuk berpartisipasi aktif untuk program 100 gigawatt solar panel yang segera akan kita bicarakan dengan Pak Menko Hilirisasi [Bahlil Lahadalia],” ujar Rosan dalam agenda Groundbreaking Ekosistem Hilirisasi Nikel serta Ekspor Perdana Baterai EV di IWIP, Kamis (8/10/2026).
Rosan menjelaskan IWIP sempat menggarap PLTS yang lengkap battery energy storage system (BESS) di Pulau Gili Labak dan Pulau Pagerungan Kecil, Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur.
“Dari pihak Tsingshan [investor IWIP] menyampaikan juga mereka sebetulnya juga sudah menyumbang 2 gigawatt di Sumenep di Gili Labak dan juga Pulau Pagerungan Kecil yang di mana satu sudah berjalan, dan satu lagi 75% insyaallah akan selesai dalam waktu dekat ini,” ungkap Rosan.
Induk usaha IWIP, Tsingshan Group yang berasal dari China, sebelumnya menghibahkan dua PLTS yang dilengkapi BESS kepada masyarakat Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur—hibah tersebut turut diinisiasi oleh BPI Danantara.
Tsingshan melalui Yayasan Torang IWIP Berbakti telah menekan kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Sumenep, dan PT PLN (Persero) pada 13 Maret 2026.
Adapun, salah satu proyek yang diresmikan peletakan batu perdananya merupakan pabrik photovoltaic glass (PV) atau komponen panel surya, PT Flat Solar Energy Indonesia.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah resmi meluncurkan program PLTS berkapasitas 100 GWp. Sebagai tahap awal, proyek ini dimulai dengan pembangunan PLTS berkapasitas total 5,3 GWp yang tersebar di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Kepulauan Bangka Belitung, dan Kepulauan Riau.
"Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini secara resmi meluncurkan program PLTS 100 GWp, diawali dengan 14 PLTS di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Kepulauan Bangka Belitung, dan Kepulauan Riau berkapasitas total 5,3 gigawatt peak," kata Prabowo pada 25 Agustus.
Peluncuran dan peletakan batu pertama program tersebut dilakukan di Monumen Operasi Lintas Laut Jawa—Bali, Gilimanuk, Kabupaten Jembrana.
Prabowo menargetkan pembangunan PLTS berkapasitas 100 GWp dapat diselesaikan dalam tiga tahun, bahkan menantang tim energi untuk menuntaskannya lebih cepat dalam dua tahun.
Pengembangannya menggunakan tiga konsep utama, yaitu PLTS Ground Mounted di lahan terbuka skala besar, PLTS Atap pada bangunan, dan PLTS Terapung di atas waduk atau badan air.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa total investasi yang dibutuhkan untuk program ini mencapai US$73 miliar atau sekitar Rp1.140 triliun.
Bahlil menjelaskan pemanfaatan PLTS yang terintegrasi dengan BESS berpotensi menghemat biaya operasional hingga Rp73,9 triliun per tahun jika dibandingkan dengan penggunaan pembangkit bermesin diesel.
Selain itu, proyek megah ini diproyeksikan membuka 5,52 juta lapangan kerja baru serta mengurangi emisi karbon sebesar 140 juta ton CO₂ per tahun, yang setara dengan nilai ekonomi karbon Rp6,31 triliun.
"Untuk PLTS-nya saja yang sekarang kita resmikan, itu nilainya itu kurang lebih sekitar 5 sampai 6 sen. Namun, itu belum termasuk baterai,” kata Bahlil dalam kesempatan yang sama.
(wdh)
