Dana tersebut sebelumnya hanya disimpan di Bank Indonesia. Anggaran itu ditujukan kepada sebanyak 5 Himbara, seperti Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI) masing-masing memperoleh likuiditas sebesar Rp55 triliun.
Kemudian, Bank Tabungan Negara (BTN) Rp25 triliun, dan Bank Syariah Indonesia (BSI) Rp10 triliun.
"Saya sudah lapor ke Presiden [Prabowo Subianto], saya akan taruh uang ke sistem perbankan. Besok saya taruh Rp200 triliun," ujarnya dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi XI DPR di Jakarta, saat itu.
- Kunjungan Langsung Belanja K/L Tak Optimal
Setelah sekitar sebulan menjabat, Purbaya juga kerap mendatangi sejumlah Kementerian/Lembaga (K/L) yang masih belum maksimal dalam pengelolaan belanja anggaran.
Cara tersebut dilakukan guna mendorong lembaga negara dalam memaksimalkan anggaran yang diharapkan dapat menopang pertumbuhan ekonomi dalam negeri.
"Kita kirim orang dari Keuangan (Kemenkeu) untuk membantu mereka, kalau nggak bisa surat-surat segala macam. Terus, kalau nggak bisa juga kita dampingi. Nanti secara reguler, kementerian yang lambat saya akan datangin," ujarnya.
Menurut Purbaya, cara door-to-door tersebut guna meminta klarifikasi lebih mengenai sebab tak maksimalnya dalam pengunaan belanja anggaran.
Bila perlu, kata dia, pada K/L juga akan melaporkan secara berkala agar lebih transparan. Purbaya menginginkan evaluasi belanja terus dilakukan demi mempercepat penyerapan anggaran
- Bersih-bersih Bea Cukai
Pada November 2025 lalu, Purbaya juga sempat melontarkan rencana untuk membekukan Ditjen Bea Cukai, dan menggantinya dengan perusahaan swasta.
Hal itu lantaran di lingkungan Bea Cukai masih banyak ditemukan praktik underinvoicing dan masuknya barang ilegal yang tidak terdeteksi.
Purbaya secara terbuka menyatakan ada persoalan serius dalam pengawasan perdagangan lintas batas dan penerimaan kepabeanan.
- Alat Pemindai Bea Cukai
Setelah adanya ancaman pembekuan itu, Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan resmi melakukan pemberlakuan alat pemindai peti kemas (X-Ray) berbasis kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) di sejumlah wilayah Pelabuhan dalam negeri.
Langkah peluncuran tersebut alat tersebut lewat pengembangan yang dilakukan otoritas kepabeanan yang bekerja sama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
"Rupanya memang orang bea cukai pinter-pinter, hanya tinggal digebukin aja. Gebuk-gebuk dua minggu keluar. Ini dua minggu pengembangan AI ini," ujar Pubaya Desember 2025 lalu.
Alat tersebut digunakan sebagai salah satu langkah untuk menggagalkan upaya penyelundupan barang ilegal yang masuk dan keluar dari dalam negeri via pelabuhan.
- Reformasi Pajak
Memasuki kuartal pertama 2026, Purbaya mulai lebih vokal terhadap refomrai pajak, khususnya lewat Coretax, sebauh sistem aplikasi perpajakan negara yang sebelumnya kerap bemasalah.
Dia menduga persoalan pada sistem Coretax tidak hanya disebabkan oleh kendala teknis, tetapi juga berkaitan dengan desain serta dugaan adanya celah yang bisa dimanfaatkan pihak tertentu.
Dia mengungkapkan, hasil investigasi awal menemukan sejumlah kejanggalan pada sistem, termasuk gangguan berulang berupa proses yang berjalan tanpa kejelasan sebelum akhirnya keluar dengan sendirinya.
"Coretax itu agak aneh. Kemarin saya investigasi ada yang muter-muter. Tiba-tiba muter-muter, keluar lagi. Ada apa nih? Rupanya ada sistem yang masuk ke service-nya salah satu perusahaan yang saya udah bilang, jangan ke situ lagi," kata Purbaya, Maret lalu.
- Kerap Rombak Jabatan Pegawai Internal
Selama menjabat, Purbaya juga tercatat seringkali merombak dan melakukan rotasi jabatan internal Kementerian Keuangan, termasuk diantaranya pejabat Ditjen Bea Cukai dan Ditjen Pajak
Rotasi tersebut dilakukan sebagai upaya menjaga integritas lantaran sebelumnya dua Ditjen tersebut kerap bermasalah dan sering terkait kasus hukum, korupsi, dan penyuapan.
Terbaru, pada Kamis (10/9/2026) pekan lalu, dirinya melakukan perombakan ratusan pejabat yang mayoritas berasal dari kedia Ditjen tersebut; Pajak dan Bea Cukai, dengan jabatan Eselon II dan Eselon III.
"Tidak boleh ada kompromi terhadap integritas. Jabatan adalah amanah, bukan privilege. Semakin tinggi jabatan Saudara, semakin besar pula tanggung jawab dan pengawasannya," ujar Purbaya.
Secara total, setidaknya sudah lebih dari 1.500 pegawia internal Kementeru yang dirombak dan dirotasi olehnya. Terbanyak berada di DItjen Pajak dan Bea Cukai.
- Satgas Debottlenecking
Selain itu, Purbaya juga sempat memperkenalkan mekanisme pengaduan melalui Satgas Percepatan Program Strategis Pemerintah (Satgas P2SP).
Dari situ, pelaku usaha bisa melaporkan hambatan yang mereka hadapi, mulai dari perizinan, pembiayaan, perdagangan, hingga persoalan lintas kementerian/lembaga.
Menariknya, Purbaya tidak hanya menempatkan Kemenkeu sebagai penerima laporan. Dia mengatakan akan memimpin langsung sidang debottlenecking, bahkan menyediakan satu hari khusus untuk menyelesaikan persoalan dunia usaha. Sidang dilakukan setiap pekan.
Hingga saat ini, beberapa sidang suda dilakukan yang berasal dari keluhan hambatan usaha dari sektor logistik, perizinan, Pertamina, cukai etanol, hingga perdagangan.
(lav)
