Menurut seorang pejabat AS, usaha baru ini akan memegang konsesi selama 100 tahun atas 17 ladang minyak, menjadikannya pemegang cadangan terbukti terbesar kedua di kalangan perusahaan setelah Saudi Aramco.

Meski demikian, upaya menghidupkan kembali sektor minyak Venezuela kemungkinan besar akan membutuhkan investasi besar-besaran dari sektor swasta.

Kesepakatan komersial baru mungkin akan tercapai dalam waktu dekat, bahkan bisa jadi pekan ini.

Chevron Corp. dan perusahaan energi AS lainnya sedang menegosiasikan kesepakatan untuk memperluas operasi mereka di Venezuela—meskipun pembicaraan ini terpisah dari investasi langsung AS di ladang-ladang minyak negara tersebut—menurut informasi dari pihak-pihak yang mengetahui masalah ini pada akhir pekan lalu.

Bloomberg juga melaporkan bahwa Alejandro Betancourt, seorang taipan minyak Venezuela yang kontroversial dan baru-baru ini muncul sebagai perantara kunci antara Washington dan Caracas, sedang membahas kemitraan dengan Departemen Pertahanan AS.

Perkembangan ini mendorong para analis dan akademisi untuk menengok kembali era neokolonialisme masa lalu, ketika AS memegang kendali sangat besar atas Amerika Latin dan sumber daya alamnya.

Strategi yang diterapkan sepanjang sebagian besar abad ke-20 itu memicu keresahan masyarakat, sejumlah kudeta, dan kemunduran demokrasi—kondisi-kondisi yang turut berujung pada pengambilalihan paksa serta nasionalisasi aset minyak milik asing.

Sejarah sektor minyak Venezuela yang penuh gejolak memberikan pelajaran berharga. Negara ini pernah didominasi oleh perusahaan operator asal AS dan Eropa serta menjadi salah satu produsen minyak terbesar di dunia.

Namun, aset milik ExxonMobil Holdings Corp. dan ConocoPhillips disita dan dinasionalisasi di tengah pergolakan politik pada 2000-an. Chevron menjadi satu-satunya perusahaan pengeboran asal AS yang berhasil mempertahankan pijakannya di sana.

Ujian bagi Trump dan sekutunya adalah apakah rangkaian kesepakatan mereka saat ini dapat menghindari pembalikan situasi serupa di masa depan. Gedung Putih tidak segera menanggapi permintaan komentar.

"Jika saya seorang investor di Venezuela saat ini, saya akan bertanya pada diri sendiri apakah kelak akan ada pemerintahan yang membatalkan kontrak-kontrak tersebut," ujar Francisco Rodríguez, seorang ekonom asal Venezuela sekaligus profesor di Universitas Denver.

Pengumuman mengenai usaha baru AS ini muncul hampir delapan bulan setelah penangkapan dramatis pendahulu Rodríguez, Nicolás Maduro, oleh pasukan khusus AS.

Tak lama setelah peristiwa itu, Trump memaparkan visinya mengenai apa yang dia sebut sebagai Doktrin Donroe—sebuah versi abad ke-21 dari Doktrin Monroe yang memperingatkan kekuatan-kekuatan Eropa agar tidak mencampuri urusan Belahan Bumi Barat.

Dia juga menegaskan operasi tersebut tidak hanya terkait dengan tuduhan narkoterorisme dan narkoba yang ditujukan kepada pemimpin otoriter yang kini dipenjara itu, tetapi juga soal minyak.

Menurutnya, menghidupkan kembali sektor minyak Venezuela yang sedang terpuruk melalui investasi besar-besaran dari produsen AS akan mendongkrak perekonomian negara Amerika Latin tersebut sekaligus membantu menurunkan harga bensin bagi warga Amerika.

Sejak saat itu, presiden AS merasa frustrasi dengan sikap hati-hati perusahaan-perusahaan tersebut untuk kembali masuk ke Venezuela.

Gagasan untuk mengamankan pasokan minyak mentah tambahan dari wilayah yang terletak tepat di seberang Karibia dari AS menjadi makin mendesak, mengingat Iran terus membatasi pasokan melalui Selat Hormuz dan menjaga harga energi global tetap tinggi.

Namun, terlepas dari retorika Trump (pada Mei, dia mengunggah peta di media sosial yang menggambarkan Venezuela sebagai negara bagian ke-51 AS), hanya sedikit pihak yang memperkirakan adanya upaya berani untuk mendapatkan kepemilikan langsung atas kekayaan minyak negara lain semacam ini.

Venezuela "berfungsi sebagai wilayah protektorat AS, meskipun secara resmi tidak disebut demikian," ujar Francisco Rodríguez.

Pengaturan ini "tidak memajukan kepentingan rakyat Venezuela. Hal ini semata-mata demi mengamankan kepentingan ekonomi dan keamanan Amerika Serikat."

Alejandro Velasco, seorang profesor madya bidang sejarah di New York University, membandingkan situasi ini dengan perkebunan milik United Fruit Co. di Amerika Tengah pada paruh pertama abad ke-20.

Perkebunan tersebut memberikan pengaruh yang sangat besar bagi perusahaan itu terhadap pemerintah setempat, yang kemudian memunculkan istilah "Republik Pisang" (Banana Republic).

Dukungan AS terhadap rezim di Guatemala, misalnya, menghentikan reformasi demokrasi serta memicu puluhan tahun pemerintahan otoriter dan perang saudara.

Rakyat Venezuela "sepenuhnya bergantung pada kebijakan pemerintah AS—melalui perusahaan-perusahaan ini—terkait apa yang akan diberikan kepada mereka," katanya. "Venezuela kini menjadi negara klien."

Venezuela mengukuhkan dirinya sebagai kekuatan besar minyak bumi pada 1922 ketika anak perusahaan dari entitas yang kini bernama Shell Plc mengebor sumur yang menyemburkan minyak mentah hingga ketinggian sekitar 200 kaki ke udara di dekat Danau Maracaibo.

Anak-anak perusahaan dari berbagai perusahaan yang kelak bergabung menjadi ExxonMobil dan Chevron mulai beroperasi di negara tersebut, dan tingkat produksi pun meningkat pesat.

Venezuela merupakan eksportir minyak mentah terbesar pada akhir 1920-an. Perusahaan-perusahaan asing memproduksi sekitar 94% minyak negara itu pada 1940-an, yang memicu ketegangan selama beberapa dekade antara pemerintah dan investor swasta terkait pembagian keuntungan.

Dalam upaya untuk mempertahankan lebih banyak pendapatan, Venezuela menjadi anggota pendiri OPEC, dan pada 1970-an melakukan nasionalisasi terhadap industri minyaknya.

Setelah sempat mengalami penurunan produksi secara bertahap, pada 1990-an negara itu kembali membuka diri bagi perusahaan minyak asing, sebelum Presiden sosialis Hugo Chávez kembali mengambil alih kendali ladang minyak pada pertengahan 2000-an, dengan menuduh AS melakukan "dominasi, eksploitasi, dan penjarahan."

"Infrastruktur minyak diambil seolah-olah kami ini bayi tak berdaya," ujar Trump pada 3 Januari. "Amerika tidak akan pernah membiarkan kekuatan asing merampok rakyat kami atau mengusir kami dari belahan bumi kami sendiri."

Para eksekutif perusahaan minyak AS telah terus-menerus mengadakan pertemuan dengan pejabat Venezuela dan AS di Caracas, Houston, dan Washington dalam beberapa bulan terakhir.

Delcy Rodríguez menandatangani undang-undang hidrokarbon baru awal tahun ini yang melonggarkan kendali negara atas ladang-ladang minyak di negara tersebut.

Chevron, ConocoPhillips, dan ExxonMobil menolak berkomentar pekan lalu mengenai negosiasi tersebut.

Namun, beberapa kesepakatan dengan perusahaan minyak asing yang telah ditandatangani sejauh ini—di antaranya melibatkan perusahaan AS yang kurang dikenal namun memiliki koneksi kuat seperti Lionheart Capital dan Pacific Coast Energy Co.—dilakukan melalui negosiasi bilateral tanpa putaran tender kompetitif ataupun pengawasan regulasi.

Hal ini sangat kontras dengan penjualan hak pengelolaan ladang minyak di negara-negara kaya minyak lainnya yang sudah mapan, termasuk AS, Brasil, Norwegia, dan Angola.

Proses yang tidak transparan ini sangat berbeda dengan iklim kompetitif yang diciptakan Venezuela pada 1990-an saat negara itu terakhir kali mengundang perusahaan-perusahaan minyak raksasa (big oil) untuk membantu memproduksi minyak mentahnya; situasi ini mungkin mengingatkan kembali pada era penuh praktik bebas tanpa aturan di masa kekuasaan diktator Venezuela, Juan Vicente Gómez, seabad yang lalu.

"Gómez memegang kendali penuh atas Kongres, dan banyak anggota keluarga, teman, serta birokratnya mengalihkan konsesi kepada perusahaan minyak asing yang ingin masuk ke negara itu," kata Marcus Golding, seorang peneliti pascadoktoral di University of Texas.

"Saat itu banyak sekali ketidaktransparanan. Saya melihat banyak kemiripan dengan apa yang terjadi saat ini."

(bbn)