"Saat perang memasuki bulan keenam, langkah-langkah publik yang diambil Departemen Keuangan minggu ini tidak sebanding dengan gembar-gembor yang ada," ujar Alex Zerden, mantan pejabat Departemen Keuangan AS sekaligus pendiri Capitol Peak Strategies.
"Operasi Economic Outcast (Pengucilan Ekonomi) merupakan kelanjutan dari kebijakan pembatasan ekonomi terhadap Iran yang telah berlangsung selama 47 tahun, namun operasi ini tidak memberikan gambaran yang jelas mengenai strategi kemenangan ekonomi maupun militer dalam kampanye saat ini," kata Zerden.
Departemen Keuangan tidak menanggapi permintaan komentar pada hari Jumat.
Ancaman Bessent—dan sikap dunia yang sejauh ini cenderung acuh tak acuh—menyoroti dilema utama yang dihadapi pemerintahan Trump dalam upayanya menekan Iran melalui sanksi agar negara itu memenuhi tuntutan mereka.
Setiap kampanye sanksi yang efektif harus menyasar Tiongkok, sebuah langkah yang berisiko memicu pembalasan dan potensi dampak ekonomi global yang sangat besar. Langkah yang kurang dari itu mungkin akan menambah tekanan ekonomi bagi Iran, namun tidak cukup untuk mengubah kalkulasi strategisnya.
Kredibilitas AS juga dipertaruhkan. Bessent berulang kali membandingkan respons AS dengan pendaratan bersejarah D-Day tahun 1944 di Normandia, Prancis—sebuah invasi darat dan udara terkoordinasi yang bertujuan menggulingkan rezim Nazi. Namun, dalam langkah terbarunya, AS bertindak secara sepihak dengan menekan negara-negara lain alih-alih bekerja sama dengan mereka; Bessent pun secara terbuka mengakui bahwa tindakan yang terlalu cepat dan keras berisiko melumpuhkan sistem keuangan global.
Situasi semakin rumit karena Bessent juga menyebutkan bahwa AS sedang melakukan "diplomasi diam-diam" untuk mencapai tujuannya. Menurut pihak-pihak yang mengetahui masalah ini, para pejabat AS telah menghubungi rekan sejawat mereka di Inggris untuk meminta pernyataan dukungan.
Kepala Departemen Keuangan AS tersebut juga dijadwalkan berbicara dengan sesama menteri keuangan akhir pekan ini dalam pertemuan G20 di Asheville, Carolina Utara. Menurut Josh Lipsky, ketua bidang ekonomi internasional di Atlantic Council, salah satu pertanyaan terbesar yang kemungkinan akan diajukan peserta kepada Bessent adalah apakah AS bersedia menindak lembaga keuangan Tiongkok.
UEA, sekutu strategis utama AS, menyatakan awal bulan ini bahwa mereka akan memutus hubungan keuangan dengan Iran. Namun, sejumlah jalur penerbangan dan perbankan dengan Teheran tampaknya masih berlanjut; pemerintah UEA menggambarkan langkah tersebut dalam pernyataan kepada Bloomberg News sebagai "keputusan berdaulat yang mencerminkan penilaian strategis atas kepentingan nasional dan kebutuhan keamanan kawasan."
Saat ditanya pada hari Kamis mengenai negara mana saja yang telah didekati AS sejauh ini, Presiden Donald Trump menjawab, "Soal Iran? Tidak banyak yang perlu dibicarakan. Kami tidak ingin berbicara dengan mereka. Kami tidak berniat mengadakan pertemuan atau semacamnya."
"Anda tidak bisa melancarkan perang ekonomi yang berdampak nyata terhadap Iran sembari mengabaikan satu-satunya negara yang menyerap 90% ekspor minyaknya," ujar Leland Miller, CEO platform data China Beige Book sekaligus anggota komisi di US-China Economic and Security Review Commission, badan penasihat bagi Kongres AS.
Sementara itu, AS tampaknya belum juga mendekati penyelesaian perang yang dimulai oleh Trump bersama Israel pada akhir Februari lalu. Iran telah menanggung sanksi keras selama beberapa dekade dan baru-baru ini menghadapi blokade penuh Angkatan Laut AS terhadap pelabuhan-pelabuhannya, yang telah menghentikan ekspor minyak.
Para pejabat di negara-negara yang selama ini memiliki hubungan ekonomi kuat dengan Iran tidak banyak mendengar kabar dari AS pada pekan ini. Menurut pihak-pihak yang mengetahui masalah ini, Turki belum menerima panduan resmi apa pun dari AS mengenai pembatasan tersebut dan bagaimana penerapannya terhadap Iran. Namun, mereka meyakini akan memiliki waktu yang cukup untuk membahas dan melaksanakan ketentuan-ketentuan tersebut setelah menerima informasi mengenainya.
Tanggapan dari Pakistan mengindikasikan bahwa negara-negara yang memiliki hubungan erat dengan AS sekalipun hanya merasakan sedikit tekanan langsung akibat kampanye baru ini, setidaknya untuk saat ini.
Meskipun Islamabad telah menuai pujian dari Trump atas upaya mediasi mereka untuk mengakhiri perang, tidak ada tanda-tanda bahwa perdagangan jalur darat negara itu dengan Republik Islam tersebut—seperti komoditas beras dan mangga—mengalami perlambatan. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Pakistan, Tahir Andrabi, mengatakan kepada para wartawan pekan ini bahwa negaranya "tidak berkewajiban" untuk menanggapi sanksi sepihak.
"Gagasan bahwa Iran bisa dilumpuhkan dengan cara ini sungguh menggelikan—langkah ini tidak akan membawa perubahan berarti," ujar Stephen Fallon, penasihat utama di DBM Consulting. "Mustahil untuk menerapkan blokade yang benar-benar rapat dan tanpa celah dalam hal ini. Ada terlalu banyak pihak yang terlibat, dan keuntungan yang didapat pun terlalu besar bagi mereka yang terlibat di dalamnya."
(bbn)
