Sehingga berkaca pada hal tersebut, Purbaya menyebut nilai efisiensi yang berhasil dilakukan pada pelaksanaan program tahun 2026 juga berpotensi terbawa ke pelaksanaan MBG pada 2027. Dengan demikian, kebutuhan anggaran program dapat menjadi lebih optimal.

Selain itu, dia juga menyinggung rencana perubahan skema insentif bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Sebab selama ini, BGN diketahui mengucurkan insentif sebesar Rp6 juta per hari ke tiap-tiap SPPG. 

"Dia bilang akan diubah, tapi saya nggak tahu, itu urusan dia, Anda tanya ke BGN deh. Tapi dia bilang akan diubah supaya lebih tepat sasaran," ujar Purbaya. 

Di sisi lain, Kepala BGN Sudaryono membeberkan sejumlah rencana yang akan dilakukannya untuk memanfaatkan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari pagu RAPBN 2027 yang mencapai sekitar Rp240 triliun. 

"Rp240 triliun [Anggaran BGN tahun 2027]  itu sudah termasuk anggaran untuk operasional BGN-nya. Jadi kalau nggak salah yang jadi yang dialokasikan untuk operasional BGN itu sekitar 97%-nya adalah untuk makan, untuk program makannya." jelas Sudaryono. 

Dengan demikian, sekitar 3% dari total anggaran atau sekitar Rp7 triliun lebih akan digunakan untuk kebutuhan operasional BGN. Sementara sekitar 97% atau sekitar Rp232,8 triliun dialokasikan untuk pelaksanaan program makan.

Adapun Sudaryono menjelaskan 3% anggaran operasional tersebut digunakan antara lain untuk fungsi pengawasan dan monitoring program MBG, termasuk pembayaran gaji pegawai.

"Untuk fungsi pengawasan, untuk kemudian monitoring gaji-gaji termasuk gaji kepala SPPG," jelasnya. 

(prc/naw)