Bloomberg Technoz, Jakarta - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu kebijakan pemerintah yang kerap menjadi sorotan publik. Sejumlah pihak mempertanyakan dampaknya terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), bahkan menilai program tersebut berpotensi membebani kondisi fiskal Indonesia.

Namun, Global Chief Economist Juwai IQI Malaysia, Shan Saeed, memiliki pandangan berbeda. Dalam wawancara eksklusif bersama Bloomberg Technoz, Shan menilai Indonesia masih memiliki ruang fiskal yang cukup untuk menjalankan program-program prioritas pemerintah, termasuk MBG.

Menurut Shan, kondisi fiskal Indonesia saat ini masih relatif sehat dibandingkan banyak negara lain. Hal itu tercermin dari kemampuan pemerintah menjaga defisit anggaran dan rasio utang pada level yang terkendali.

“Pemerintah kita memiliki banyak ruang gerak (cushion) untuk bermanuver di sisi fiskal. Mereka terus mempertahankan persyaratan undang-undang untuk menjaga defisit fiskal tetap di bawah 3%. Mereka terus mengelola rasio utang terhadap PDB di bawah 40%, yang tergolong cukup menguntungkan,” kata Shan.

Ia menilai berbagai indikator ekonomi juga menunjukkan kondisi yang cukup kuat untuk mendukung berbagai program pembangunan dan perlindungan sosial yang dijalankan pemerintah.

“Secara keseluruhan neraca keuangan pemerintah Indonesia kuat karena Anda memiliki cadangan devisa yang kuat. Tingkat pendapatan, PDB berada di level 5,6%,” ujarnya.

Menurut Shan, program seperti MBG tidak dapat dinilai hanya dari sisi biaya jangka pendek. Dampak ekonomi dari program tersebut membutuhkan waktu untuk terlihat dan harus dilihat dalam konteks yang lebih luas.

Ia mengibaratkan kebijakan fiskal dengan kebijakan moneter yang juga memerlukan waktu sebelum memberikan pengaruh terhadap perekonomian.

“Jika Bank Indonesia menaikkan suku bunga sebesar 25 basis poin, atau menurunkan suku bunga, tuas kebijakan tersebut membutuhkan waktu 12 hingga 15 bulan agar tuas kebijakan itu dapat memberikan dampak pada perekonomian. Dengan cara yang sama, program ini akan memberikan dampak, setidaknya membutuhkan waktu 15 hingga 18 bulan untuk memberikan dampak pada perekonomian,” kata Shan.

Lebih lanjut, ia menilai pendekatan pemerintah melalui program-program yang menyasar masyarakat secara langsung dapat membantu menjaga konsumsi domestik sekaligus mendorong aktivitas ekonomi.

“Strategi Presiden Prabowo Subianto adalah kita turun ke bawah di tingkat akar rumput, dan kita mendukung masyarakat lokal, anak-anak sekolah. Dengan cara ini, hal tersebut akan mendukung konsumsi, menjaga momentum ekonomi, dan menyokong banyak industri,” ujarnya.

Shan juga menyoroti keberhasilan pemerintah dalam menjaga ketersediaan bahan pangan pokok yang menjadi kebutuhan utama masyarakat. Menurutnya, langkah tersebut turut mendukung stabilitas ekonomi dan daya beli rumah tangga.

“Pemerintah telah memastikan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir mengenai semua kebutuhan pokok dasar ini: ayam, beras, telur, gandum, yang menjadi konsumsi rumah tangga bagi sebagian besar masyarakat Indonesia,” katanya.

Karena itu, Shan menilai kekhawatiran bahwa program MBG akan mengganggu stabilitas fiskal Indonesia belum memiliki dasar yang kuat apabila melihat kondisi ekonomi dan fiskal saat ini.

“Saya tidak melihat adanya masalah bagi Indonesia karena ukuran PDB tumbuh lebih cepat,” ujar Shan.

Bagi Shan, yang lebih penting adalah memastikan berbagai program prioritas mampu memberikan dampak ekonomi dan sosial dalam jangka panjang. Dengan posisi fiskal yang masih terjaga dan pertumbuhan ekonomi yang tetap kuat, ia menilai Indonesia masih memiliki kapasitas untuk menjalankan program-program strategis tersebut.

Untuk informasi selengkapnya saksikan: Bloomberg Technoz Exclusive Interview: Menjaga Kepercayaan, Mempertahankan Pertumbuhan Ekonomi RI.