Ekonom Beber Sederet Risiko Penundaan Restitusi Pajak
Redaksi
22 November 2026 09:30

Bloomberg Technoz, Jakarta - Besaran restitusi pajak yang dicairkam oleh pemerintah hingga Oktober 2026 baru mencapai Rp208,68 triliun. Angka ini turun dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu yang tercatat sebesar Rp340,52 triliun.
Yusuf Rendy Manilet, Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) mengingatkan, jika perlambatan ini berlanjut, dampak paling langsung akan terasa pada arus kas perusahaan.
“Bagi dunia usaha, penundaan restitusi berarti ada dana yang tertahan tanpa imbal hasil. Eksportir menjadi salah satu kelompok yang paling terdampak karena transaksi ekspor kerap menimbulkan kelebihan pembayaran PPN [Pajak Pertambahan Nilai],” kata Yusuf dkepada Bloomberg Technoz baru-baru ini.
Kondisi ini terjadi ketika BI baru menaikkan suku bunga. Perusahaan yang membutuhkan modal kerja akhirnya harus mencari pembiayaan dengan biaya lebih mahal untuk menggantikan dana yang belum dikembalikan.
Dari sisi fiskal, restitusi yang tertunda tidak menghilangkan kewajiban negara, tetapi hanya memindahkannya ke periode berikutnya. Defisit APBN hingga Oktober memang masih tercatat Rp379,3 triliun atau 1,47 persen terhadap PDB.




























