Logo Bloomberg Technoz

Sempat Ditunda, Berikut Kebijakan Pajak yang Akhirnya Berlaku

Redaksi
17 November 2026 07:40

Penjual Online akan Kena Pajak, Ini Data Setoran Pajak e-Commerce (Bloomberg Technoz/Asfahan)
Penjual Online akan Kena Pajak, Ini Data Setoran Pajak e-Commerce (Bloomberg Technoz/Asfahan)

Bloomberg Technoz, Jakarta - Pemerintah mulai memberlakukan sejumlah kebijakan perpajakan yang sebelumnya sempat ditunda. Kebijakan tersebut mencakup pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 terhadap pedagang online melalui marketplace hingga Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN).

Di sisi lain, pemerintah turut merencanakan pemberlakuan cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) yang diproyeksikan mulai diterapkan pada semester II-2027.

Rangkaian kebijakan tersebut mencakup sejumlah sektor ekonomi, mulai dari transaksi perdagangan elektronik, konsumsi masyarakat, hingga pemanfaatan produk dan layanan digital dari luar negeri.


Implementasi kebijakan ini diharapkan mampu menopang penerimaan perpajakan hingga penghujung 2026. Dengan waktu yang tersisa kurang dari dua bulan sebelum tutup tahun, pemerintah masih perlu mengumpulkan penerimaan pajak sebesar Rp514 triliun.

Kendati demikian, Kementerian Keuangan menegaskan bahwa sejumlah mekanisme pemungutan tersebut tidak menciptakan objek pajak baru. Kebijakan ini lebih diarahkan untuk memperluas basis pemajakan sekaligus menyelaraskan administrasi perpajakan dengan dinamika kegiatan ekonomi.