Tak hanya itu, pengembangan kawasan industri untuk menguatkan hilirisasi produk pertanian dan perikanan; pengawasan terhadap lembaga penitipan anak dan lembaga pengasuhan alternatif; pengawasan terhadap lembaga pendidikan berasrama; jaminan atas pemenuhan hak korban tindak pidana kekerasan seksual; evaluasi menyeluruh terhadap penggunaan data tunggal sosial dan ekonomi nasional sebagai basis penetapan peserta penerima bantuan iuran.
Terakhir, evaluasi terhadap pelaksanaan ujian tulis berbasis komputer seleksi nasional berdasarkan tes; tambahan kuota BBM serta LPG ke daerah untuk mencegah kelangkaan energi yang utamanya berdampak pada nelayan dan pelaku UMKM; upaya penguatan nilai tukar rupiah; dan kesiapan Pemerintah dalam menghadapi risiko ketidakpastian harga minyak mentah dunia akibat kondisi geopolitik.
"Pada masa persidangan empat, Pimpinan DPR RI telah menerima audiensi dari Aliansi Gerakan Buruh Bersama Rakyat, di antaranya membahas reformasi sistem pengupahan nasional, evaluasi terhadap praktik outsourcing dan fleksibilitas kerja, pembentukan Undang-Undang Ketenagakerjaan, serta arah kebijakan reforma agraria. Hal-hal tersebut selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh alat kelengkapan dewan yang terkait," ujar politikus PDIP tersebut.
(dov/frg)
