Bloomberg Technoz, Jakarta - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ramai dikabarkan akan menanggalkan jabatannya. Hal ini terjadi usai Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung sama-sama menyoal surat keterangan penyetaraan pendidikan tingkat SMA-nya -- belakangan justru ditetapkan tak sah.

Namun, bagaimana sebenarnya mekanisme yang seharusnya terjadi saat seorang wakil presiden memilih untuk mundur sebelum masa jabatannya berakhir?

Pengunduran diri berarti seorang pejabat dengan kesadaran dan keputusan personal memilih untuk melepas jabatannya. Di sisi lain, wakil presiden adalah jabatan yang merupakan mandat langsung dari rakyat melalui pemilu. Sehingga, pengunduran diri seorang wapres tak memerlukan persetujuan atau penolakan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atau lembaga legislatif.

Berbeda, jika wakil presiden tersebut dimundurkan atau dipaksa melepas jabatannya melalui mekanisme pemakzulan. Maka, proses pemakzulan tersebut memang melibatkan peran DPR secara aktif.

Sedangkan dalam pengunduran diri, aturannya merujuk pada Pasal 8 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3), serta Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).