Bloomberg Technoz, Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani memberi sinyal lembaga legislatif tersebut berpotensi akan memperketat aturan penyadapan; termasuk potensi pengajuan revisi undang-undang atau RUU Penyadapan. Hal ini disampaikan sebagai respons kasus pidana penyadapan komunikasi Presiden Prabowo Subianto yang tengah ditangani Badan Reserse Kriminal Kepolisian (Bareskrim Polri).

"Apakah kemudian perlu diperketat aturan atau UU-nya? Ini yang kita bicarakan di komisi terkait," kata Politikus PDIP tersebut, Selasa (10/11/2026).

Dia mengklaim, DPR menghormati proses hukum yang tengah berlangsung di Bareskrim Polri. Lembaga legislatif tersebut pun berharap kasus yang menjerat Kapolri 2021-2026 Jenderal Listyo Sigit Prabowo tersebut bisa dituntaskan secara profesional dan terbuka.

Meski demikian, Puan mengatakan, DPR berpotensi akan memanggil dan meminta keterangan kepolisian tentang kasus dan perkembangan penyidikan pada perkara tersebu. Namun, dia tak mendetailkan apakah DPR akan memanggil Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto atau hanya Kepala Bareskrim Polri Komisaris Jenderal Arif Safrudin.

"Kami menghargai dan menghormati itu untuk tetap ditindaklanjuti dengan sebaik-baiknya," kata dia.