Rekomendasi pada kedua aspek ini lebih bersifat teknis yang harus ditindaklanjuti dengan lebih terperinci dengan Key Performance Indicator (KPI) dan capaian jangka waktunya serta menyelaraskan dengan Grand Strategy Polri 2025-2045 supaya tidak tumpang tindih dalam implementasinya.

Pembenahan pada aspek kelembagaan dan aspek manajerial ini sekaligus menjawab berbagai keluhan, baik yang berasal dari internal Polri terutama dalam pembinaan karir dan dukungan sumber daya dalam pelaksanaan tugas juga yang terpenting adalah keluhan yang berasal dari masyarakat terutama dalam penegakan hukum dan pelayanan masyarakat.

Sebelumnya, Polri menyediakan kuota khusus dan kuota tambahan. Sebenarnya, kuota ini ditujukan pada calon taruna yang berasal dari wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar. Akan tetapi, kuota ini kerap dimanfaatkan sejumlah orang untuk diperjualbelikan atau diberikan pada calon tertentu.

(dov/frg)