“Pemerintah perlu bersikap lincah dalam menyeimbangkan belanja anggaran fiskal guna menjaga defisit tetap di bawah ambang batas tersebut,” kata Henry.
Di sisi lain, dia menambahkan, pihaknya meyakini Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) telah melewati titik terendahnya selepas regulator berbenah ihwal transparansi kepemilikan saham di pasar modal awal tahun ini.
“Jika konflik di Timur Tengah mereda secara signifikan dalam beberapa pekan ke depan, kami memperkirakan IHSG akan mengalami rebound yang cukup kuat sebesar 20–30% pada paruh kedua 2026,” tuturnya.
Utang Pemerintah
Di tengah kebutuhan pembiayaan jumbo, posisi utang luar negeri pemerintah pada Februari tercatat naik menjadi US$215,9 miliar.
Dengan kenaikan itu, rasio utang luar negeri Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) menjadi 29,8%, serta dominasi utang jangka panjang dengan pangsa 84,9% dari total utang luar negeri.
Dalam konteks beban anggaran, pelemahan rupiah ke level Rp17.000 per dolar AS membuat kewajiban bunga dan cicilan pokok utang valas akan menjadi lebih mahal.
Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede memperkirakan beban pemerintah atas kewajiban dolar yang sama jika rupiah melemah dari kisaran Rp16.000 per dolar AS ke Rp17.000 per dolar AS menjadi naik sebesar 6,25%.
Selain itu, pelemahan rupiah juga berdampak pada persepsi risiko, terutama jika terjadi bersamaan dengan kenaikan imbal hasil dan mahalnya biaya penerbitan utang baru.
"Rupiah yang bertahan lemah akan membuat APBN, biaya bunga, dan sentimen investor sama-sama bekerja lebih berat," kata Josua.
Direktur Panin Asset Management Rudiyanto berpendapat pemerintah saat ini terlalu agresif dalam kebijakan utang. Kecendrungan itu belakangan menarik perhatian investor dan lembaga pemeringkat global.
“Ada perang atau tidak, pemerintahan yang sekarang tampak terlalu agresif dalam kebijakan utang,” kata Rudiyanto.
Manuver Purbaya
Selang beberapa hari setelah laporan S&P, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadwa membeberkan lembaga pemeringkat global itu masih mempertahankan outlook peringkat BBB untuk Indonesia.
Artinya, mengikuti klaim Purbaya, S&P Global Ratings masih melihat Indonesia sebagai tujuan investasi yang layak dengan tingkat risiko gagal bayar relatif rendah.
Purbaya menyebut laporan S&P yang beredar saat ini terjadi sebelum dirinya bertemu dengan lembaga pemeringkat internasional tersebut. Adapun Purbaya baru bertemu dengan S&P pada Selasa (14/4/2026) di Washington D.C.
“Masih stable [rating] BBB artinya dari situ kita bukan dalam posisi yang lemah dari sisi fiskal. Ada kemungkinan ibaratkan [S&P] nilai sebelum kita ketemu dengan atau sebelum kami berdiskusi di hari Selasa kemarin,” kata Purbaya lewat keterangan resmi dikutip Kamis (16/4/2026).
Dalam pertemuan tersebut, S&P disebut cukup detail menanyakan kondisi fiskal dan defisit RI pada 2025 dan tahun ini.
Mereka ingin mengetahui lebih dalam apakah Indonesia dapat konsisten dalam menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 di bawah 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Di sisi lain, Purbaya menyebut S&P memiliki perhatian lebih pada rasio pembayaran utang terhadap pendapatan pajak. Akan tetapi, Purbaya meyakinkan mereka bahwa kondisi tersebut masih bisa dikendalikan karena belum sampai di level berbahaya.
“Jadi kita akan memperbaiki ke depan sesuai dengan kondisi perbaikan pengumpulan pajak dan pengumpulan cukai karena kita sudah restrukturisasi organisasi pajak dan cukai supaya performanya lebih baik dan efektif,” jelas dia.
Tak hanya itu, Purbaya juga membeberkan bahwa dalam dua bulan pertama 2026, pertumbuhan pajak domestik cukup menggembirakan yakni naik 30% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
-- Dengan asistensi Muhammad Fikri dan Mis Fransiska Dewi
(naw)
