Sebagai catatan, pokok-pokok pikiran (pokir) merupakan gagasan dan aspirasi masyarakat yang dititipkan kepada anggota legislatif untuk diusulkan dalam rencana pembangunan daerah melalui penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam perkara ini terungkap, selain penyusunan aspirasi tidak berbasis pada kebutuhan riil masyarakat, anggaran yang disiapkan untuk program tersebut juga justru dikutip oleh oknum-oknum tertentu. 

Adapun, perkara ini merupakan pengembangan dari kegiatan tangkap tangan pada Desember 2022 terhadap Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur (Jatim) periode 2019-2024, Sahat Tua P. Simanjuntak. 

Perkara ini terjadi saat ada dugaan pertemuan antara Pimpinan DPRD Jawa Timur bersama sejumlah fraksi untuk penentuan jatah hibah Pokok Pikiran (pokir) 2019-2022 bagi setiap Anggota DPRD Jawa Timur.

(dov/frg)