“Nah, kalau dalam hal ini dengan Toyota kita memang lihat di beberapa ajang pameran mobil, itu kan bahkan sudah sampai waktu itu E100 kan, pakai flexi fuel kendaraannya itu,” ujar dia.
Untuk itu, Simon menegaskan rencana pembentukan perusahaan patungan atau joint venture (JV) dilakukan dengan mempertimbangkan kesiapan infrastruktur, regulasi, serta kajian yang mendalam.
Mandatori E10
Di sisi lain, Simon menegaskan Pertamina siap mengimplementasikan mandatori bensin campuran etanol 10% atau E10 yang dicanangkan pemerintah berlaku pada 2027.
Simon menegaskan akan menyiapkan infrastruktur pendukung dan teknologi pelaksanaan program tersebut.
“Jadi, sambil berjalan lah, semua kan kebijakan ini yang menyangkut masyarakat banyak, tentunya harus sama-sama kita kaji dan tentunya kita dorong karena manfaatnya akan sangat baik bagi masyarakat,” ucap dia.
Sebagai informasi, Toyota Motor Corp. berencana mengguyur investasi pengembangan ekosistem bioetanol di Indonesia, sejalan dengan rencana pemerintah untuk menerapkan mandatori E10 setidaknya pada 2027.
Rencana investasi tersebut diungkapkan oleh Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Todotua Pasaribu, di sela kunjungannya ke Jepang pekan lalu.
“Sebagai bagian dari strategi menekan impor BBM yang masih tinggi, Pemerintah Indonesia telah menetapkan kebijakan mandatori blending bioetanol dalam bensin sebesar 10% [E10] yang akan mulai diterapkan pada 2027. Kami melihat potensi besar kerja sama dengan Toyota untuk menjadikan Indonesia sebagai basis produksi bioetanol di kawasan,” ujar Todotua dalam keterangan pers, dikutip Senin (10/11/2025).
Todotua menyebut nilai rencana investasi Toyota untuk pengembangan bioetanol di Indonesia itu mencapai sekitar Rp2,5 triliun untuk kapasitas produksi sekitar 60.000 kl per tahun.
Dia mengelaborasi saat ini kebutuhan bahan bakar di dalam negeri mencapai lebih dari 40 juta kiloliter (kl) per tahun. Dengan mandatori E10, lanjutnya, setidaknya Indonesia membutuhkan sekitar 4 juta kl bioetanol pada 2027.
Berdasarkan Roadmap Hilirisasi Investasi Strategis yang dimiliki Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, lanjut Todotua, sejumlah wilayah seperti Lampung telah disiapkan untuk menjadi sentra pengembangan industri bioetanol.
Proyek percontohan bioetanol tersebut akan memanfaatkan bahan baku dari tebu, singkong, dan sorgum.
“Sebagai pioneer project, tadi sudah didiskusikan akan bekerjasama dengan Pertamina NRE di Lampung, untuk bahan bakunya juga tidak hanya dari perusahaan, tetapi juga melibatkan petani dan koperasi tani setempat sehingga juga dapat menggerakan perekonomian di daerah, nantinya untuk suplai energi juga diintegrasikan dengan plant geothermal dan hidrogen milik Pertamina” jelas Todotua.
Dalam kesempatan yang sama, Toyota, melalui PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) turut menyampaikan minat untuk berinvestasi dalam pengembangan industri bioetanol di Indonesia.
Langkah ini merupakan bagian dari strategi global Toyota untuk mengamankan pasokan bahan bakar bagi kendaraan flex-fuel berbasis bioetanol, sekaligus mendukung kebijakan Pemerintah Indonesia dalam mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil impor.
“Sepulangnya dari Tokyo, baik Toyota maupun Pertamina akan langsung melakukan joint study dan site visit ke lokasi di Lampung, targetnya pada awal 2026 perusahaan patungan [JV] sudah terbentuk.”
Dalam rangka mendukung kebijakan E10, sambung Todotua, saat ini tengah dikaji rencana pengembangan fasilitas dengan kapasitas produksi sebesar 60.000 kiloliter per tahun dan nilai investasi sekitar Rp2,5 triliun.
Berdasarkan hitung-hitungan Kementerian ESDM Menurut hitung-hitungan Kementerian ESDM, kebutuhan bioetanol untuk menjalankan program mandatori E10 itu sekitar 1,2 juta kiloliter.
Sementara itu, saat ini sudah terdapat BBM dengan campuran etanol 5% yang dijual oleh PT Pertamina (Persero) dengan nama dagang Pertamax Green 95. Pertamina melaporkan konsumsi Pertamax Green 95 hingga kini tercatat sekitar 100–110 kl setiap bulannya.
(azr/wdh)
