Dengan demikian, dia berharap, investasi pada kegiatan eksplorasi hingga pengembangan panas bumi di Indonesia bisa bertumbuh pesat nantinya.
“Pengurangan pajak itu ada yang seperti di Migas itu sudah dihilangkan pajak tubuh bumi, di panas bumi masih ada. Jadi itu yang kita sedikit hilangkan, sehingga ini membantu penambahan IRR dari investor,” kata dia.
Rencananya perbaikan fiskal kegiatan panas bumi itu bakal ikut menjadi bagian dari muatan revisi peraturan pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Panas Bumi Untuk Pemanfaatan Tidak Langsung.
Sementara itu, Kementerian ESDM mencatat kapasitas terpasang panas bumi yang telah masuk ke jaringan listrik PLN mencapai 2,7 gigawatt (GW) per September 2025.
Sejumlah proyek pembangkit panas bumi baru belakangan beroperasi komersial di antaranya PLTP Ijen dengan kapasitas 35 MW pada awal Februari 2025 lalu.
Pembangkit listrik panas bumi ini dikelola PT Medco Cahaya Geothermal (MCG), kongsi usaha PT Medco Power Indonesia (51%) bersama dengan Ormat Geothermal Power (49%).
Selanjutnya, PLTP Lumut Balai Unit 2 garapan PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGEO) dengan kapasitas 55 MW telah beroperasi akhir Juni 2025 lalu.
PLTP Lumut Balai Unit 2 akan menambah kapasitas panas bumi di Area Lumut Balai sebesar 55 MW, sehingga total kapasitas area ini mencapai 110 MW.
Rencananya, Presiden Prabowo Subianto bakal meresmikan langsung proyek ekspansi PLTP Lumut Balai Unit 2 itu bulan depan.
“Nanti bapak Presiden yang InsyaAllah akan melakukan peresmian di lokasi. Saya sudah mintain waktunya, cuma kemarin masih padat-padat,” kata Menteri ESDM Bahlil Lahadalia saat membuka acara (IIGCE) 2025, Jakarta, Rabu (17/9/2025).
(naw)
