Sejalan dengan hal tersebut, Celios menyatakan aksi ini dilakukan sebagai salah satu upaya menjaga kredibilitas data BPS yang selama ini digunakan untuk berbagai penelitian oleh lembaga akademik, analis perbankan, dunia usaha termasuk UMKM dan masyarakat secara umum.
"Surat yang dikirimkan ke PBB memuat permintaan untuk meninjau ulang data pertumbuhan ekonomi, dan menemukan industri manufaktur tumbuh tinggi, padahal PMI Manufaktur tercatat kontraksi pada periode yang sama," kata Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira dalam keterangannya, Jumat (8/8/2025).
"Porsi manufaktur terhadap PDB juga rendah yakni 18,67% dibanding triwulan ke-I 2025 yang sebesar 19,25%, yang artinya deindustrialisasi prematur terus terjadi. Data PHK massal terus meningkat, dan industri padat karya terpukul oleh naiknya berbagai beban biaya. Jadi apa dasarnya industri manufaktur bisa tumbuh 5,68% yoy? Data yang tidak sinkron tentu harus dijawab dengan transparansi," jelasnya.
Direktur Kebijakan Fiskal Celios Media Wahyudi Askar menambahkan, jika ada intervensi atau tekanan institusional dalam penyusunan data BPS, hal tersebut melanggar Fundamental Principles of Official Statistics yang diadopsi Komisi Statistik PBB.
Sebab jika data yang dihasilkan tidak kredibel, hal ini tentunya akan berdampak langsung terhadap kredibilitas internasional Indonesia, dan kesejahteraan rakyat. Selain itu, data ekonomi yang tidak akurat, khususnya jika pertumbuhan dilebih-lebihkan, dapat menyesatkan pengambilan kebijakan.
"Bayangkan, dengan data yang tidak akurat, Pemerintah bisa keliru menunda stimulus, subsidi, atau perlindungan sosial karena menganggap ekonomi baik-baik saja. Pelaku usaha, baik itu besar dan UMKM, para investor dan masyarakat pasti akan bingung dan terkena dampak negatif."
(lav)
