Adapun, perundingan tersebut turut dibahas dalam pertemuan Prabowo Subianto dan Perdana Menteri (PM) Anwar Ibrahim di Istana Kepresidenan, Jakarta pada awal pekan ini.
Kedua negara mengeklaim memiliki batas negara pada wilayah-wilayah tertentu di sekitar blok tersebut. Namun, pada akhirnya, RI dan Malaysia sepakat untuk mengelola bersama Blok East Ambalat.
“Karena kalau seperti ini sekalipun cadangan ada, tetapi kalau tidak dikelola, dua-duanya enggak dapat bagian apa-apa,” kata dia.
Sementara itu, PT Pertamina Hulu Energi (PHE) tengah menanti kepastian eksplorasi lanjutan di Blok East Ambalat menyusul perundingan Indonesia dan Malaysia terkait dengan sengketa perbatasan di wilayah prospek Migas tersebut.
Direktur Perencanaan Strategis, Portofolio, dan Komersial PHE Edi Karyanto mengatakan perseroannya relatif siap untuk melanjutkan eksplorasi blok migas yang telah lama terhenti akibat isu perbatasan dengan Malaysia.
“Kami operator siap kalau memang diperintah untuk melakukan eksplorasi begitu, tetapi kami menunggu sepenuhnya,” kata Edi di sela Energi dan Mineral Festival 2025, Rabu (30/7/2025).
Edi mengatakan perseronnya terus melakukan diskusi bersama dengan pihak Malaysia ihwal pengembangan Blok Ambalat.
Kendati demikian, dia mengakui, belum memiliki informasi terkini terkait dengan perundingan tingkat tinggi antar kedua negara.
“Begitu Dirjen Migas, SKK memberikan perintah, kita siap untuk melaksanakannya,” tuturnya.
Sebelumnya, Indonesia dan Malaysia sebelumnya menyepakati kerja sama eksplorasi bersama di wilayah Laut Ambalat sebagai bagian dari upaya konkret menyelesaikan isu perbatasan yang telah lama tertunda.
Kedua negara mengakui proses penyelesaian hukum atas wilayah Ambalat memerlukan waktu yang panjang.
Untuk itu, sambil menunggu penyelesaian final, Indonesia dan Malaysia sepakat untuk memulai kerja sama ekonomi melalui mekanisme joint development di wilayah perairan tersebut.
"Apa pun potensi yang ditemukan di wilayah laut tersebut akan kita eksploitasi bersama secara adil," kata Prabowo dalam konferensi pers, Jumat (27/6/2025).
Sementara itu, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menuturkan tidak ada alasan untuk menunda manfaat ekonomi bagi rakyat di wilayah perbatasan.
"Jika menunggu jalur hukum, bisa memakan waktu dua dekade. Lebih baik kita manfaatkan waktu yang ada untuk hasil nyata," tegasnya.
Area Sengketa
Menurut catatan Kementerian ESDM, daerah Ambalat telah lama menjadi area sengketa antara Indonesia dan Malaysia. Sengketa wilayah makin rumit saat di area ini diidentifikasi adanya potensi minyak dan gas bumi.
Saat ini di area Ambalat terdapat blok East Ambalat yang dioperasikan oleh Pertamina Hulu Energi (PHE) East Ambalat. Namun, batas blok East Ambalat yang ditentukan oleh Pemerintah Indonesia tumpang tindih dengan batas blok Shell Malaysia.
Walhasil, meskipun telah dimiliki oleh PHE East Ambalat sejak tahun 2016, kondisi politik menyebabkan PHE East Ambalat tidak bisa melakukan kegiatan eksplorasi apapun di area ini.
Di sisi lain, Pusat Survei Geologi (PSG), Badan Geologi, melalui Bidang Sumber Daya Migas, telah memiliki data-data studi G&G di sekitar area East Ambalat, tepatnya di Cekungan Tarakan dan sekitarnya.
Tim survei PSG berhasil mengidentifikasi beberapa potensi sistem petroleum di area ini, baik yang berumur kenozoikum maupun yang berumur mesozoikum.
(azr/wdh)
