Sampai saat ini, lanjut dia, Indonesia masih menjalin komunikasi intensif dengan Amerika Serikat (AS) usai Presiden Donald Trump memberikan kebijakan tarif impor 32% terhadap produk asal Indonesia.
Sebelumnya, melalui akun Truth Social resminya, Trump mengirimkan surat ke Presiden Prabowo Subianto mengenai pengumuman tarif tersebut pada Selasa (8/7) kemarin.
Dalam pernyataannya, Trump meminta pemerintah Indonesia memaklumi keputusan AS, karena tarif 32% tersebut dianggap jauh lebih kecil dari yang dibutuhkan untuk menghilangkan kesenjangan defisit perdagangan yang dimiliki dengan Indonesia.
Saat diminta tanggapan terkait tawaran baru Indonesia dalam negosiasi lanjutan tarif dengan AS, Sri Mulyani hanya menyebut sedang dalam tahap pembahasan. "Ya itu kan sedang di dalam pembahasan, jadinya kita lihat," singkatnya.
Posisi Indonesia sebagai Negara Bebas Aktif
Terkait posisi Indonesia, Sri Mulyani menekankan Indonesia memiliki posisi yang seimbang. Dengan AS, Indonesia masih menjalin kerja sama, baik dari sisi investasi, perdagangan, maupun bidang strategis lainnya. Di sisi lain, Indonesia juga masih membuka hubungan dengan semua pihak.
"Indonesia sebagai non-align [tidak berpihak], non-block dalam hal ini akan terus menjaga hubungan antar negara berdasarkan kemerdekaan, perdamaian apa di keadilan sosial," pungkasnya.
Perlu diketahui, tarif untuk produk asal Indonesia pada level 32% lebih tinggi dibandingkan dengan Filipina sebesar 17%, Vietnam sebesar 20%, Malaysia sebesar 25%, dan Korea Selatan sebesar 25%.
Sedangkan tarif Indonesia masih lebih rendah dari Thailand sebesar 36%, Kamboja sebesar 36%, Myanmar sebesar 40% dan Bangladesh sebesar 35%. Kebijakan ini efektif berlaku pada 1 Agustus 2025 untuk seluruh negara mitra dagang AS.
(lav)
