Kemudian disusul Jawa 1.630 lokasi membutuhkan investasi Rp980 miliar, Kalimantan 1.099 lokasi dengan investasi Rp8,5 triliun, Sumatra 985 lokasi dengan investasi Rp3,09 triliun, dan Sulawesi 799 lokasi dengan investasi Rp4,53 triliun.
"Nah ini sebaran lokasi belum listrik di 3 bulan pertama tahun 2025. Ada 10.068, ini dulu yang kita pegang. Nanti kami akan tetapkan dulu roadmapnya. Ini bisa saja dibiayai oleh APBN, bisa saja dibiayai oleh PMN [penyertaan modal negara], bisa saja dibiayai oleh entah siapalah," ucap Jisman.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Distribusi PLN Arsyadany Ghana Akmalaputri mengatakan perusahaan setrum itu memerlukan investasi Rp50,01 triliun hingga 2029 untuk dapat melistriki 10.068 desa tersebut.
Investasi itu dibutuhkan untuk program listrik pedesaan, peningkatan jam nyala 24 jam per hari, dan bantuan pasang baru listrik (BPBL).
"Total kebutuhan anggaran hingga tahun 2029 tercatat sebesar Rp50,07 triliun, dengan porsi terbesar yaitu Rp42,3 triliun dialokasikan untuk program listrik desa PLN," kata Arsyadany.
Sementara, anggaran untuk program jam nyala 24 jam per hari mencapai Rp5,5 triliun dan BPBL Rp2,25 triliun.
Managing Director Energy Shift Institute Putra Adhiguna mengatakan rencana anggaran sekitar Rp42,3 triliun bagi Listrik Desa selama 5 tahun terlalu ketat untuk bisa mengeksekusi program tersebut.
Putra mengatakan ruang anggaran itu relatif terbatas di tengah ketatnya alokasi APBN 2025. Apalagi, alokasi untuk belanja subsidi dan kompensasi energi sudah terlanjur lebar saat ini.
“Perlu diperhatikan apa betul Rp42,3 triliun itu akan keluar dalam waktu 5 tahun ke depan; terlebih mengingat [anggaran] subsidi dan kompensasi juga sudah besar,” kata Putra saat dimintai konfirmasi.
Selain itu, Putra menambahkan, tantangan dari program Lisdes berkaitan dengan lokasi yang jauh serta skala instalasi kecil. Situasi itu membuat investasi yang dilakukan PLN tidak menarik.
"Skala instalasi kecil dan jumlah penduduk yang tersebar membuat biaya memang lebih besar,” tuturnya.
(mfd/naw)
